Wacana New Normal di Sekolah, Keselamatan Anak Terancam?

 

Oleh:

Fita Rahmania, S.Keb., Bd.

 

SEJAK diberlakukannya pembatasan sosial di ranah pendidikan pada pertengahan Maret 2020 lalu, waktu yang tepat untuk kembali belajar di sekolah terus digodok oleh pemerintah. Berbagai statemen perihal rencana tersebut sempat silih berganti muncul di media massa. Mulai dari bocornya timeline Kemenko Perekonomian yang disebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Dikutip dari laman Tribunnews.com, salah satu dari lima fase dalam timeline tersebut berisi tentang dibukanya kembali tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai tanggal 15 Juni 2020 dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian. Namun, pernyataan ini menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat sehingga pemerintah pun dinilai perlu memberikan klarifikasinya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait kapan dibukanya kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah. "Prioritas utama adalah keselamatan anak-anak kita. Itu nomor satu. Itu sebabnya kenapa di 16 Maret anak-anak belajar di rumah, pertimbangan keselamatan..keselamatan..keselamatan," ujarnya saat berada di Town Hall Meeting, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Anies menjelaskan sesuai dengan pesan Gugus Tugas Covid-19 bahwa kegiatan belajar mengajar disarankan belum dimulai dahulu. (cnbcindonesia.com)

Pemerintah pusat pun menyampaikan pendapatnya melalui Mendikbud Nadiem Makarim. Menteri Nadiem Anwar Makarim dengan tegas membantah soal informasi yang beredar bahwa tahun ajaran baru akan dimulai 15 Juni 2020 mendatang. Dia mengaku belum punya kepastian jadwal kapan masuk sekolah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mempersiapkan sejumlah skenario dimulainya pembelajaran di sekolah Tahun Ajaran baru 2020-2021. Kemungkinan terburuk baru bisa dimulai Januari tahun depan, tahun 2021. (tribunnews.com)

Adapun kondisi terkini menjelang diterapkannya new normal, wacana baru mulai berhembus mengenai kapan kembali ke sekolah. Dilansir dari detikNews.com, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, jadwal masuk sekolah pada tahun ajaran baru dimulai tanpa pengunduran jadwal. Rencananya, tahun ajaran baru 2020 untuk siswa-siswi sekolah digelar pada 13 Juli 2020. "Permulaan tahun ajaran baru Insya Allah tetap. Kegiatan belajarnya untuk sementara tetap di rumah masing-masing," kata Muhadjir.

Seiring dengan akan diimplementasikannya new normal di Indonesia, bukan tidak mungkin di sektor pendidikan pun demikian. Definisi new normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Sektor pendidikan pun ternyata mulai membuat panduan jelang new normal, meskipun pembukaan sekolah tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Epidemiolog dr Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand) Global Health Security CEPH Griffith University mengatakan, pelaksanaan pola hidup baru dan pola kehidupan lainnya di berbagai sektor dan tingkatan selama pandemi Covid-19 harus mulai disosialisasikan. Dicky pun memberikan panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru dan kerja baru di tengah pandemi yang saat ini terjadi. Yakni mulai dari proses skrining kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, skrining zona lokasi tempat tinggal, lakukan test Covid-19, guru dan karyawan yang telah lolos tahapan skrining diberi tanda, sosialisasi virtual, atur waktu kegiatan belajar mengajar, data dan cek kondisi, posisi duduk, guru tidak berpindah kelas, menjaga jarak, skrining harian, tidak berkumpul, hingga disiapkannya dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah.

Namun, jika mau berkaca pada pada Korea Selatan yang terlebih dulu menerapkan new normal tapi gagal, maka hendaknya pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkannya di negeri ini. Melansir Reuters, Kementerian Pendidikan Kore Selatan mengatakan, siswa langsung dipulangkan begitu mereka berjalan melewati gerbang sekolah untuk pertama kalinya pada tahun ini, setelah dua pelajar sekolah menengah dinyatakan positif virus corona di Incheon, Rabu (20/5/2020). Selain itu, menurut Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad langkah pemerintah menerapkan tatanan normal baru alias new normal dinilai terburu-buru. Apalagi kasus penyebaran virus corona masih tinggi di Indonesia. Sehingga jangan sampai hal serupa seperti di Korea Selatan terjadi di Indonesia dan mengancam keselamatan serta keamanan anak-anak kita.

Demikianlah jika sistem yang diterapkan di negeri ini bukan sistem Islam. Kebijakan yang diterapkan akan senantiasa membebek dengan kebijakan negeri kapitalis lain. Dan tak jarang menomorduakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pemilik modal (swasta). Hal senada juga diungkapkan pengamat ekonomi Piter Abdullah Redjalam. Menurut dia pemerintah saat ini berada di posisi yang dilematis lantaran mau memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya penyebaran corona. Di sisi lain, kata Piter, pemerintah juga tidak mau ekonomi nasional merosot semakin dalam akibat dari penerapan PSBB. "Kondisinya memang dilematis," ujar Piter. (amp.dw.com)

Oleh karena itu, sudah selayaknya sistem kapitalisme ini diganti dengan sistem lain yang jauh lebih baik yakni Islam. Selama 1.300 tahun ideologi Islam dalam sejarahnya mampu mengurusi umat hampir di dua pertiga dunia. Sedangkan carut marutnya penanggulangan pandemi ini seharusnya membuat kita sadar bahwa sistem kapitalisme tidak becus mengatasi hal ini. Pahitnya hidup karena kesenjangan ekonomi-sosial yang besar di tengah masyarakat akibat penerapan sistem kapitalisme sudah jamak dirasakan. Rakyat kecil semakin menjerit, yang miskin semakin miskin. Rakyat ekonomi menengah ke atas juga merasakan dampak buruknya penerapan sistem kapitalisme. Semua pihak terdampak.*