Politik Dinasti, Antara Anomali Demokrasi dan Sebuah Keniscayaan

 

Oleh:

Azma Azizah Nurul Ummah || Mahasiswi Pendidikan Biologi UNY

 

PUTRA sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sedang ramai menjadi perbincangan publik. Tepatnya, setelah ia mendapat dukungan resmi dari partai PDI-Perjuangan, partai yang juga menaungi Presiden Jokowi, untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Faktanya, bukan kali ini saja fenomena politik oligarki maupun politik dinasti mewarnai praktik demokrasi di negeri ini.

Politik oligarki yang dibangun oleh parpol yang berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan oleh individu penguasa adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Demokrasi meniscayakan pemenang dalam pemilihan penguasa adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak, dimana itu hanya bisa didapat dengan dana yang besar, ketenaran, serta pengaruh jabatan yang sedang dimiliki olehnya maupun keluarganya. Sehingga, politik dinasti yang kian marak ini merupakan salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi.

Perlu diketahui, politik dinasti yang sedang dibangun oleh oknum penguasa di negeri ini bukanlah sekadar anomali dari praktik demokrasi, namun sebuah keniscayaan. Hanya dengan politik Islam, dinasti dapat disingkirkan, karena Islam mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih dari cengkraman nepotisme. Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan serta kapasitasnya untuk mengemban amanah dalam mengayomi masyarakat.*