Prabowo-Sandi dan Sejarah Hitam Demokrasi

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)

Setelah Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto menjadi Menteri dalam Kabinet Jokowi, kini Calon Wapres Sandiaga Uno juga masuk Kabinet.

Komitmen awal untuk siap menjadi oposisi 5 tahun ke depan runtuh sudah.Rekor Muri patut disematkan untuk sejarah demokrasi bangsa dimana Prabowo-Sandi ternyata senang hati menjadi "pembantu"Jokowi. 

Prabowo yang galak saat kampanye membuat pendukung bangga dan mengacungkan jempol. Soekarno baru telah muncul. Pendukung rela mengorbankan harta benda demi sukses perjuangan sang panutan.

Pengorbanan pendukung di samping mengumpulkan dana kampanye juga dengan pengorbanan jiwa, tewas 6 atau bahkan 9 orang dan luka luka 600 orang saat aksi protes di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019.

Kini kejutan terjadi. Setelah diumumkan oleh Jokowi bahwa Sandiaga Uno menjadi salah satu Menteri hasil reshuffle maka lengkaplah kekecewaan pendukung PS-Uno. Ada yang karena sakit hati menyumpahi dengan predikat "penghianat".

Keduanya menjadi bahan olok-olok di media sosial sebagai performance manusia yang tidak istiqamah. Pertimbangan didominsi oleh kalkulasi untung rugi.

Sebagian lagi pendukung sudah tak peduli pada keduanya, berkonklusi bahwa memang seperti itulah kualitasnya. Bahkan ada yang bersyukur untung katanya tidak menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketika rakyat menghadapi masalah seperti tokoh yang dikriminalisasi, gonjang-ganjing perundang-undangan yang merugikan rakyat, atau kasus pelanggaran HAM oleh aparat, Prabowo diam seribu bahasa dan Sandi pun tak muncul komentar, apalagi pembelaan. 

Dalam kaitan kehidupan demokrasi masuknya PS-Uno dalam Kabinet Presiden Jokowi menjadi catatan sejarah hitam. Baru kali ini terjadi di Indonesia, mungkin juga di dunia. Catatan hitam, karena buruk sebagai preseden. Bahasanya, jika cuma sekedar mau jadi Menteri, buat apa bertarung habis-habisan dalam Pilpres. Jadi pendukung lawan saja dari dahulu.

Catatan hitam lain adalah membunuh budaya pengawasan dan perimbangan kekuatan. Semestinya kontrol terhadap kekuasaan itu harus kuat. PS-Uno dapat memimpin kekuatan pengawasan dan perimbangan ini. Akan tetapi dengan masuknya PS-Uno dalam Kabinet Jokowi maka hal itu sama saja dengan memperkokoh oligarkhi.

Apa boleh buat, catatan sejarah hitam telah ditorehkan oleh PS-Uno dengan merusak sendi demokrasi bangsa. Secara tak disadari keduanya telah berkontribusi dalam membangun kultur otokrasi. Jokowi yang semakin jumawa.