Larangan Mudik, Kebijakan Basa Basi Menurunkan Covid-19

 

Oleh: Siti Saodah, S. Kom

Ramadhan di depan mata, umat islam bersuka ria menyambut bulan mulia. Meskipun ramadhan ini kali kedua dimasa pandemi namun tak menyurutkan semangat kaum muslimin. Setelah ramadhan usai umat islam menyambut hari kemenangan. Pastinya di setiap momen hari kemenangan umat islam ramai-ramai akan mudik ke kampung halaman.

Lebaran ini pun kali kedua masih menghadapi pandemi bahkan pemerintah sudah mengeluarkan berupa kebijakan larangan mudik kembali. Jelas kebijakan larangan mudik banyak ditentang oleh sebagian masyarakat meskipun pemerintah beranggapan hal ini dapat menurunkan angka penyebaran covid-19. Sangat disayangkan ditengah kondisi ekonomi yang belum membaik kini masyarakat dibuat kecewa berupa pelarangan mudik.

Menurut pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan agar kebijakan pelarangan mudik berjalan secara efektif, pemerintah diharapkan dapat menerbitkan Perpres untuk semua instansi dapat bekerjasama secara maksimal. Seharusnya presiden dapat turun tangan dalam menangani dan memantau, kalau presiden tidak ikut andil maka dapat disangsikan Polri dapat bekerja secara maksimal di lapangan. Bahkan pemerintah dituntut untuk bijak dan cerdas terkait kebijakan larangan mudik, pungkasnya (m.liputan6.com).

Mudik merupakan aktivitas tahunan bagi mereka yang merantau jauh dari keluarga. Maka jika mudik dilarang kembali apakah dapat menjamin angka penurunan covid-19. Meskipun dilarang masyarakat akan tetap melakukan mudik lebaran. Terbukti dengan kejadian tahun lalu meskipun pemerintah melarang. Mereka tetap mudik lebaran walaupun harus kucing-kucingan dengan petugas.

Kebijakan pemerintah seakan tak efektif dalam menekan laju penyebaran covid-19. Pandemi sudah menginjak tahun kedua namun penyebarannya masih tak terkontrol. Hal ini semakin menambah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani pandemi. Masyarakat sudah merasakan kejenuhan dengan pandemi yang tak kunjung usai.

Kebijakan pelarangan mudik juga akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Seperti transportasi baik darat, laut dan udara akan mengalami penurunan omset penumpang. Mereka para pengusaha alat transportasi akan kehilangan kembali mata pencaharian menjelang lebaran. Belum lagi pencairan THR pun akan terhambat kembali dengan kebijakan tersebut.

Pemerintah berdalih telah memberikan bantuan sosial bagi keluarga terdampak covid. Bahkan bantuan sudah disalurkan dari awal kemunculan covid. Namun sayang, masyarakat seakan tidak terlalu terbantu dengan bansos disebabkan bansos diberikan tidak merata diseluruh daerah. Bansos banyak diberikan di daerah utama yang terdampak covid yaitu ibu kota Jakarta.

Patut disayangkan bansos yang diberikan pemerintah ikut dikorupsi oleh sekelompok pejabat. Masyarakat harus menelan pil pahit kembali akibat dana bantuan sosial yang raib dibawa maling berdasih. Hingga kini mereka yang terdampak covid masih merasakan kesulitan ditengah kondisi hidup yang makin susah.

Masyarakat kini membutuhkan kepastian dari pera pejabat yang menyalurkan aspirasinya. Masyarakat butuh kebijakan yang pasti yang mampu membawa pada kemaslahatan bukan kesengsaraan. Mereka tak butuh kebijakan basa-basi hanya untuk menghasilkan angka penurunan covid-19.

Islam memandang dalam membuat kebijakan harus sesuai hukum syara. Kebijakan akan dilihat apakah ia membawa kemasalahatan orang banyak atau kemudaratan. Islam mempunyai solusi dalam setiap masalah. Namun kebijakan yang mampu membawa kemaslahatan seluruh umat hanya akan terwujud dalam suatu negara yang menerapkan syaria islam secara menyeluruh. Waallahualam bisshowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google