Penghapusan Daftar Merah Perjalanan, Siapa yang Diuntungkan?

 

Oleh: Siti Saodah, S. Kom

 

Dua tahun lebih negeri ini berjuang menangani wabah covid. Selama itu kegiatan sekolah, bekerja, dan kegiatan lainnya dilakukan secara online di rumah. Ini bukan waktu yang sebentar dalam penanganan covid. Naik turunnya kasus covid memberikan dampak berbagai lini termasuk bidang ekonomi dan pariwisata. Tempat-tempat wisata semua diperintahkan ditutup sampai kasus covid melandai.

Positif rate sedikit bukan berarti kita santai dan lengah kembali, sebab varian-varian baru mulai bermunculan. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan pemerintah agar tidak terjadi lonjakan kasus baru. Namun baru juga melandai, pemerintah meminta untuk dihapus dari daftar red list. Dikutip dari cnbcindonesia.com Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi meminta negara-negara sahabat untuk bersedia menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan. Permintaan ini dikatakan pada Sidang Majelis Umum PBB ke 76 di New York pada Jumat 24/09/2021. Ia mengklaim kondisi Indonesia kini sudah membaik dari kasus covid-19.

Indonesia terburu-buru membuat keputusan untuk meminta penghapusan red list perjalanan. Padahal saat ini varian baru covid masih belum tertangani dengan baik, bahkan bisa muncul varian-varian baru lainnya. Hal ini patut diwaspadai, jangan sampai kelengahan negara membuka pintu masuk wisatawan mengundang kluster baru dengan varian baru juga. Kesalahan di masa lalu seharusnya menjadi pembelajaran negeri ini, agar dapat lebih waspada terhadap varian baru covid.

Kondisi negeri saat ini masih belum dikatakan baik dari covid, disebabkan telah muncul kluster baru di sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Seharusnya ini menjadi catatan pemerintah untuk tidak membuka daftar merah perjalanan. Kebijakan yang diambil jangan sampai menimbulkan mudarat lebih besar terhadap bangsa. Apalagi dari awal mewabahnya covid, Indonesia menganggap remeh wabah tersebut. Sehingga kasus covid di Indonesia menjadi besar dan merebak ke seluruh wilayah.

Wabah covid belum sepenuhnya berakhir, pemerintah jangan sampai lengah kembali. Angka kematian yang tinggi dengan pasien yang terinfeksi juga tinggi di tahun ini, sepatutnya menjadikan koreksi bersama. Kebijakan yang setengah-setengah jangan sampai lolos kembali kemudian memberikan dampak negatif. Walaupun permintaan penghapusan daftar merah perjalanan dikabulkan, ini akan menjadi pertanyaan besar, siapa yang diuntungkan dari permintaan tersebut?

Mereka yang diuntungkan dari kebijakan tersebut yaitu pengelola tempat wisata, hotel, pemandu wisata dan lainnya. Bahkan keuntungan ini dirasakan oleh sebagian konglongmerat yang banyak memiliki bisnis hotel. Sedangkan dampak buruk selalu mengintai dari pembukaan pintu masuk wisatawan. Mereka para wisatawan mayoritas berasal dari luar negeri bisa membawa berbagai varian baru covid.

Sektor pariwisata bukanlah satu-satunya penggerak ekonomi. Masih banyak ekonomi negeri ini yang harus dibangkitkan, terutama industri lokal baik itu menengah atau kecil. Hal ini jauh lebih penting dibandingkan membuka pintu masuk wisatawan luar negeri. Mereka layak mendapatkan perhatian utama dari pemulihan ekonomi lokal.

Pemerintah saat ini hanya fokus membenahi sektor ekonomi dari dampak wabah. Sebab ekonomi merupakan tulang punggung dari sistem kapitalis yang bertumpu pada kekuatan ekonomi. Sistem ini hanya mampu membawa kemaslahatan bagi sebagian kalangan saja. Sedangkan yang kalangan tak memiliki modal besar akan tertinggal dan terjepit. Begitulah wajah dari sistem kapitalis yang dianut negeri ini.

Sedangkan Islam hadir sebagai seperangkat aturan kehidupan. Ia bukan hanya sebatas agama namun memiliki panduan hidup bagi seluruh umat. Begitu pula dalam hal mengatasi masalah ekonomi saat terjadi wabah. Islam memiliki solusi pasti agar ekonomi dapat berjalan. Seperti penyaluran dana bantuan yang berasal dari kas baitul mal. Dana bantuan ini bisa bermacam-macam, baik berupa bantuan uang tunai ataupun bantuan kebutuhan bahan pokok dan lainnya. Pemasukan baitul mal dalam islam didapat dari kharaz, Jizyah, pengelolaan kepemilikan umum, zakat, fai dan dharabah.

Dalam hal pemulihan ekonomi, sistem Islam akan mempertimbangkan aspek mudarat dalam pelaksanaannya. Maka yang layak mendapat perhatian utama dalam pemulihan ekonomi yaitu para pelaku UMKM, pedagang kecil, menengah dan lainnya.  Mereka adalah pelaku bisnis dalam hal jual beli  (berdagang). Disinilah pusat perputaran ekonomi utama sehingga mampu membawa percepatan pertumbuhan ekonomi global. Waallahualam bisshowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google