Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)

Itay Tagner adalah Kuasa Usaha Israel di Bahrain. Pejabat Israel ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Bahrain. Pertemuan ini bocor atas berita The Times of Israel yang menuliskan "in rare meet, Israeli envoy to Bahrain seem talking with Indonesian defense minister". Yang terungkap di dalam negeri adalah agenda Prabowo menghadiri Forum "The 17th Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialoge 2021.

Pembicaraan Prabowo dengan juru lobi politik Israel Itay Tagner yang fotonya diedarkan kantor berita AFP itu menjadi representasi pembicaraan Indonesia dengan Israel karena keduanya adalah pejabat penting masing-masing negara. Tentu berbeda dengan pertemuan Abu Janda dengan tentara "cacing cau" Israel yang sempat diviralkan.

Apa substansi pembicaraan, menjadi rahasia kedua pejabat bahkan mungkin rahasia kedua negara. Rakyat tidak boleh tahu. Apakah berbicara tentang kerjasama pertahanan Indonesia Israel, agenda pembukaan hubungan diplomatik, atau membahas strategi Israel di Timur Tengah dan Asia Tenggara ? Yang jelas bukan sekelas kongkow-kongkow di warung kopi.

Pertemuan Prabowo-Itay wajar direaksi anak bangsa. Israel adalah negara penjajah. Negara terkutuk yang menduduki Palestina tanpa hak, membangun pemukiman dan merebut tanah milik warga Palestina, serta melawan seruan internasional untuk memulihkan dan mengakui kemerdekaan negara Palestina. Israel adalah musuh bangsa-bangsa. Musuh dunia.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bunyi alinea pertama ini penting bahkan sangat penting. Harus menjadi pedoman bagi seluruh warga dan pejabat bangsa Indonesi, khususnya dalam melaksanakan pergaulan internasionalnya.

Prabowo jelas melanggar UUD 1945 dengan mengadakan pembicaraan dengan Itay Tagner. Mengakui dan mentoleransi keberadaan negara penjajah. Bila ada tujuan lain, Menhan harus segera mengklarifikasi kepada seluruh bangsa Indonesia, apakah pembicaraan itu inisiatif sendiri atau atas perintah Presiden.

Jika Indonesia berniat menormalisasi hubungan dengan negara Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka rakyat Indonesia harus menentangnya. Tidak boleh menoleransi negara penjajah yang telah nyata-nyata menginjak-injak asas perikemanusiaan dan perikeadilan.

Prabowo dan Jokowi harus bertanggungjawab.