Sektor Kesehatan, Industri Menggiurkan Bagi Pejabat?

 

Oleh: Siti Saodah, S. Kom

Rendahnya harga eceran tertinggi (HET) PCR membuat pengusaha alat kesehatan memutar otak. Pasalnya penetapan HET PCR yang dilakukan pemerintah ternyata tanpa melibatkan para pengusaha alat kesehatan. Alhasil penyedia jasa kesehatan seperti klinik dan rumah sakit harus mengurangi tenaga kesehatan yang bertugas melakukan swab. Namun di sisi lain tenaga kesehatan yang berada di Lab jumlahnya tetap. 

Menurut Randy H Teguh selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium (Gakeslab) Indonesia bahwa jika Rumah Sakit, Klinik dan Lab tidak melakukan pelayanan kesehatan ia akan ditutup namun jika terus dilakukan mereka akan buntung alias merugi dikutip dari Antara, Sabtu (13/11). Ia juga meminta kepada pemerintah agar diikutsertakan dalam menentukan harga tes PCR demi keberlangsungan pelayanan kesehatan masa Pandemi Covid. Randy mengatakan, harapannya ia dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menangani Covid-19, sehingga bersama – sama dapat membantu masyarakat.

Lagi dan lagi sektor kesehatan menjadi lahan bisnis empuk bagi para pengusaha. Pandemi rupanya dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha alat kesehatan untuk meraup untung berlimpah. Bagaimana tidak untung, harga awal-awal tes PCR mencapai jutaan. Kemudian semakin lama pandemi perlahan mengalami penurunan dan turun pula harga tes PCR.

Pemerintah pun turun tangan menetapkan HET tes PCR sebesar 275 ribu. Bukan tanpa sebab pemerintah turun tangan. Hal ini dikarenakan harga tes PCR setiap pelayanan kesehatan yang berbeda-beda kemudian masyarakat protes. Bagaimana bisa tes PCR di luar negeri dibandrol lebih murah daripada negeri ini?

Sektor kesehatan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan saat pandemi. Hal ini dimanfaatkan oleh para kapital industri kesehatan untuk meraup untung maksimal. Awal-awal pandemi saja harga masker merangkak naik, disusul hand sanitazer, kemudian bahan-bahan pembersih rumah tangga yang langka di pasaran. Jelas saja ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha. Rupanya bisnis tes PCR bukan hanya dijalankan oleh para kapital biasa namun para pejabat negeri ini juga berbisnis alat PCR.

Fakta-fakta yang terungkap ke publik bahwa para pejabat negeri berbisnis alat PCR sungguh ironi. Situasi pandemi yang seharusnya digunakan para pemimpin negeri untuk berlomba menyelamatkan nyawa masyarakat, nyatanya digunakan sebagai lahan bisnis baru. Nyawa masyarakat dianggap sebagai ladang bisnis demi mendapat keuntungan pribadi. Hal ini jelas membawa mudarat besar bagi masyarakat juga pemerintah selaku penanggungjawab urusan umat.

Demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok, itulah wajah buruk dari sistem kapitalis. Sistem kapitalis telah berhasil mengeksploitasi industri kesehatan hingga membuat berkurangnya beban pemerintah mengurusi umat. Sektor kesehatan yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Bukan malah diberikan kepada kapital untuk mengelolahnya, walhasil layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat jadi mahal ataupun susah.

Lepas tangannya pemerintah dalam mengurusi urusan umat dalam bidang kesehatan menghasilkan banyak nyawa mati sia-sia karena tak mendapatkan pelayanan. Apalagi situasi pandemi sekarang banyak nyawa masyarakat yang mati karena wabah. Ditambah beban yang terus diterima masyarakat semakin berat, seperti kewajiban tes covid untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu pemerintah telah abai dengan tak memberikan pelayanan kesehatan saat pandemi dengan mudah.

Sedangkan dalam Islam, pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara  untuk mengurusinya. Hal ini sesuai dalam hadist :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin Negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari)

Salah satu kewajiban seorang kepala negara adalah mampu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis (tanpa pungutan). Dalilnya adalah kebijakan Rasulullah yang pernah mengirim dokter untuk mengobati rakyatnya yakni Ubay bin Kaab dan diberikan pelayanan secara gratis. Dalam riwayat lain juga disebutkan ketika datang rombongan dari Kabilah Urainah yang masuk islam. Lalu mereka jatuh sakit saat berada di Madinah. Rasulullah sebagai kepala negara meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola baitul Mal dekat Quba. Mereka diperbolehkan meminum air susunya secara gratis sampai sembuh. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh khulafur rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Bahkan Rumah Sakit pertama dibangun atas permintaan Al Walid (705-715 M) pada masa bani Umayyah. Rumah sakit yang dibangun difasilitasi dengan pelayanan yang bermutu, dokter yang berkualitas dan perpustakaan demi untuk melayani umat.

Jaminan kesehatan yang diberikan secara lengkap dan gratis hanya ada dalam negara Islam. Berbeda jauh dengan kapitalis yang membisniskan pelayanan kesehatan hanya untuk mengeruk keuntungan. Ditambah dukungan dari para pejabat negara yang memudahkan bisnis ala kapital semakin menggurita.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan Islam, yang selalu mengedepankan nyawa manusia demi kemaslahatan bersama. Pemberian layanan secara gratis juga disokong oleh kepala negara yang menjadikan syariah sebagai pedoman dalam bernegara. Bisnis-bisnis layanan kesehatan ala kapital, akan dilarang jika pemberlakuan sistem Islam dilaksanakan secara menyeluruh dalam kehidupan. Waalahualam bisshowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google