Pelayanan Haji Bermasalah, Apa yang Salah?

 

Oleh : Gayuh Rahayu Utami

 

Peristiwa yang terkesan tidak nyaman namun fakta menunjukkan bahwa pelayanan haji reguler untuk jamaah haji Indonesia mengalami kepiluan. Mengalami keterlambatan bus di Mina hingga dini hari, pendistribusian makanan juga terlambat bahkan ada jamaah yang tidak mendapatkan jatah makan. Kalau pun dapat lauknya juga seadanya. Jamaah haji mengalami pingsan dan dehidrasi karena suhu di Arab Saudi mencapai 40 derajat celsius. Toilet yang mampat dan terbatas hingga terlantar di Mina sampai kepanasan serta tidak dinaungi oleh tenda yang teduh.

Kementerian Agama (Kemenag) melayangkan protes ke penyedia layanan di Arafah-Mina-Muzdalifah (Armina), Mashariq. Sebab, ada beberapa kendala termasuk makanan jamaah haji yang tidak terdistribusi dengan baik. Masalah lainnya, pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan sehingga jemaah terlantar. Kemudian, potensi ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. (Kompas.com, 30 Juni 2023)

Kita mengetahui bersama bahwa biaya untuk ibadah haji di negeri ini terbilang mahal. Satu jamaah biayanya 49,8 juta. Namun pada kenyataannya pelayanannya berbeda dengan yang tergolong VIP atau VVIP. Terkesan membedakan namun karena yang menang adalah uang, jika dalam sistem kapitalisme untuk mendapatkan pelayanan yang mewah mau tidak mau membayar lebih mahal. Secara tidak langsung timbul kesenjangan sosial antara haji reguler dengan haji non reguler.

Ibadah haji dijadikan sebagai ladang bisnis dalam sistem kapitalisme dan rawan penguasanya untuk melakukan tindakan korupsi dana haji dan dialihkan untuk program yang lain misalkan pembangunan infrastruktur. Hal ini adalah penyelewengan dana haji yang seharusnya dikelola dengan semestinya yaitu untuk mendapatkan pelayanan haji semaksimal mungkin agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan khidmat.

Penyelenggaraan haji tahun 2023 mendapatkan catatan bahwa pelayanan terhadap jamaah haji terlihat memprihatinkan. Penguasa di sistem kapitalisme melihat berdasarkan untung rugi dan semakin ke sini semakin terlihat bobrok nya sistem yang diberlakukan hari ini.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, negara sangat perlu melakukan tindakan mitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Memberikan pelayanan kepada jamaah haji dengan totalitas dari berbagai aspek. Terutama pada hajat yang tidak bisa ditunda yaitu perbaikan toilet dan saluran air serta asupan makanan kepada jemaah .Karena perkara ini adalah perkara yang besar dan kelak dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt ketika mengalami kedzaliman dalam pelayanan ibadah haji.

Di samping itu, haji bukan sebatas ibadah ritual namun memiliki efek yang membekas di benak para jamaah untuk menjadi haji yang mabrur dengan melakukan perubahan yang hakiki. Bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan perubahan untuk umat agar kembali kepada aturan Islam yang kaffah. Perlu diketahui pula jika para jamaah haji kembali ke tanah air, harapannya menjadi haji mabrur yang seharusnya tidak menolak syariat Islam. Haji yang mabrur harus turut terlibat pada barisan dakwah yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai negara.

Pelayanan haji akan jauh lebih baik dan tidak materialistis apabila Islam benar-benar diterapkan di muka bumi ini. Rukun Islam yang kelima ini adalah kewajiban bagi yang mampu dari segi fisik, mental, dan dana. Sungguh menjadi pemimpin adalah amanah yang besar maka celakalah jika melakukan tindakan yang membuat Allah murka. Hisabnya menjadi bermasalah akibat tidak amanah untuk mengurus rakyat. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google