Hidayatullah.com --Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMI), Thomas Darmawan, mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa tidak harus bisa bersaing di dalam persaingan pasar bebas. Dan masalah penerapan sistem pasar tersebut, praktis dipegang sepenuhnya oleh pemda dan pemerintah selaku penanggung jawab.
Hal itu dikatakan Thomas terkait telah diberlakukannya kesepahaman perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China, atau China Free Trade Agrement (AFCTA) pada tahun 2010 ini.
"Pengemban tugas utamanya adalah pemda dan pemerintah. Merekalah yang bertanggung jawab. Kalau tidak hati-hati kita akan tergilas," Thomas Darmawan, dalam perbincangan dengan www.hidayatullah.com, Senin (25/01).
Dikatakan Thomas, jika pemerintah tidak cermat menghadapi keadaan dan situasi pasar bebas tersebut, bisa jadi ke depannya akan terjadi kebingungan di kalangan masyarakat. Antara lain, masyarakat menghadapi kenyataan tak bisa membedakan mana produk Indonesia dan mana produk luar.
Di bidang makanan dan minuman, ia menyatakan, Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan yang ketat untuk produk makanan dari Cina sebelum masuk ke pasar Indonesia.
"Untuk makanan dan minuman, sejak enam tahun lalu sudah nol persen. Tidak semua produk yang berasal dari Cina bebas beredar di Indonesia." tukasnya.
Sementara itu, ribuan buruh pabrik di Bandung, Jawa Barat, awal bulan lalu, melakukan aksi unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kaum buruh menolak perdagangan bebas China-ASEAN.
Mereka berdalih, masuknya barang China akan memasung produk domestik dan berimbas pada pemberhentian tenaga kerja oleh pihak produsen.
Selaras dengan aksi itu, massa dari Forum Petani Jawa Barat mendatangi Kantor Kegubernuran Jawa Barat menolak ASEAN China Free Trade Agremeent (ACFTA), Rabu, (20/01), karena pakta dagang bebas ini akan merusak industri yang nantinya berimbas buruk pada pekerja dan buruh.
"Industri nasional yang tidak didukung oleh pertanian dalam negeri sebagai penyedia bahan baku akan kalah bersaing dengan produk luar yang relatif murah," tegas Koordinator Aksi Irfan Safudin.
ACFTA, demikian Irfan, akan menghancurkan sektor pertanian Indonesia, seperti masuknya bibit dan sarana pertanian impor hingga produk jadi hancur. [ain/www.hidayatullah.com]