BKKBN memperkirakan hasil sensus tahun ini jumlah penduduk Indonesia menjadi 235 juta jiwa
Hidayatullah.com--Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi, hasil Sensus 2010 akan mencapai 238 juta jiwa lebih. Artinya, terjadi kelebihan jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa lebih dari perkiraan pemerintah di tahun ini, yaitu sebesar 235 juta jiwa.
Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, sejak program Keluarga Berencana (KB) digulirkan pada 1970-an, ahli kependudukan telah mengkalkulasi jumlah penduduk Indonesia pada 2010 berada di bawah kisaran angka 235 juta jiwa.
Jumlah 235 juta ini juga sempat dilontarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Makro Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2010 dengan Komisi XI DPR-RI. Hasil Sensus terakhir pada tahun 2000 mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 205 juta orang.
”Saya yakin jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 238 juta, atau meleset 3 juta lebih banyak dari target,” ujar Sudibyo dalam acara lomba memancing memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-17 di Sentul, Bogor.
Dengan hasil jumlah penduduk yang berada jauh di luar prediksi pemerintah, BKKBN, kata Sudibyo, menyarankan pada pemerintah untuk mengkaji ulang sejumlah kebijakan di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, kesejahteraan keluarga, lapangan kerja, dan lain-lain.
”Kelebihan penduduk 3 juta itu besar, sama dengan jumlah penduduk di Singapura,” imbuhnya.
Pada bidang ketahanan pangan misalnya, Sudibyo mencontohkan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen, maka setiap tahun ada pertambahan sekitar 3 juta jiwa lebih. Dengan asumsi minimal setiap jiwa membutuhkan 100 kg per tahun, maka rata-rata dibutuhkan sediaan tambahan pangan lebih kurang 300 ribu ton.
Agar target laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,1 persen pada 2015, Sudibyo menyatakan pemerintah dan masyarakat harus kerja keras. Pemerintah sendiri sesuai dengan instruksi Presiden RI telah bertekad melakukan revitalisasi program KB yang meliputi intensitas pelayanan dan promosi program KB secara nasional dan penguatan kelembagaan KB di daerah. Presiden juga telah menugaskan BKKBN untuk merevitalisasi 23.500 klinik KB milik pemerintah dan swasta. [pos/hidayatullah.com]