Kepastian hubungan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Hidayatullah.com--Amerika Serikat mengumumkan akan kembali membuka kerjasama militer secara bertahap dengan Komando Pasukan Khusus TNI atau Kopassus setelah terhenti selama 12 tahun akibat tuduhan pelanggaran HAM.
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam jumpa pers setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/07) di Jakarta.
Robert Gates mengatakan senang atas reformasi yang dilakukan TNI.
Indonesia menyambut baik kebijakan tersebut, walau belum memastikan bentuk kerjasamanya.
Namun koordinator LSM Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Usman Hamid mempertanyakan perubahan yang terjadi dalam tubuh Kopassus yang dicatat Robert Gates.
"Perbaikan-perbaikan dalam Kopassus itu baru terjadi bulan-bulan terakhir setelah Pentagon memberi isyarat bahwa mereka harus mengeluarkan orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM sebagai syarat pemulihan," kata Usman Hamid kepada BBC Indonesia.
"Seharusnya mutasi itu kan diumumkan secara terbuka sehingga ada pengakuan mengenai pelanggaran HAM tersebut," tambah Usman Hamid.
Sementara itu, organisasi Human Rights Watch bulan April lalu mengirimkan surat kepada Kongres Amerika yang berisi kekhawatiran mereka soal pelanggaran HAM yang dituduh dilakukan oleh Kopassus pada tahun 2009, namun hingga sampai saat ini, sepengetahuan organisasi ini belum ada yang dihukum.
Hati-hati
Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan satuan militer khusus itu, Kopassus, tahun 1998 setelah Kopassus dianggap AS terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur, dan di tempat-tempat lain.
Pemerintahan Obama sedang berusaha membangun hubungan diplomatik dan militer dengan Indonesia, sekutu penting Amerika di dunia Muslim.
Tetapi organisasi-organisasi hak azasi dan beberapa anggota Kongres Amerika telah menyuarakan keprihatinan bahwa beberapa pelanggar HAM masih berada dalam kalangan Kopassus.
Pejabat pertahanan Amerika itu mengatakan Washington akan melakukan “proses yang berhati-hati dan bertahap” dalam melanjutkan hubungan dengan satuan militer itu. [bbc/voan/hidayatullah.com]