Pemerintahan Obama Kecewakan Pegiat HAM

Pegiat hak asasi manusia, Kamis (4/11), menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Presiden AS Barack Obama, dan mengatakan pemerintah Amerika Serikat tersebut telah gagal memenuhi janjinya untuk mengobati penyiksaan dan pelecehan di Irak dalam operasi kontra-terorisme.

Ketika berbicara sebelum Amerika Serikat menghadapi tinjauan terbuka pertamanya oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yang memiliki 47 anggota, pada Jumat, utusan organisasi internasional dan AS menyatakan Washington telah gagal memikul tanggung jawab bagi pelanggaran yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

"Banyak di antara kita jauh lebih bahagia dua tahun lalu, dan kami mengharapkan perubahan yang jauh lebih mendalam. Momentum telah hilang," kata Gerald Staberock dari International Comission of Jurists (ICJ).

Staberock mengatakan kekebalan yang berkaitan dengan dugaan penyiksaan di Irak dan interogasi tersangka pelaku teror, pengadilan yang berlanjut oleh komisi militer, penahanan dan pembunuhan terarah oleh pesawat tanpa awak di Afghanistan, meningkat jadi gambaran buram mengenai pertanggungjawaban.

"Bukan hanya keadilan tak ditegakkan, itu juga dihalangi untuk dilaksanakan," katanya.

Staberock dan Jamal Dakwar, Direktur American Civil Liberties Union (ACLU), memuji perintah perubahan Presiden Barack Obama pada Januari 2009 untuk menutup Teluk Guantanamo dan mengenai metode interogasi, serta perubahan dari "retorika agresif mengenai HAM".

"Kita semua menduga itu awal-awal yang luar biasa," komentar Dakwar.

"Namun, kita sekarang menyaksikan pemerintah ini menjadi penghalang bagi tercapainya pertanggungjawaban di bidang hak asasi manusia," kata Dakwar di sisi sidang Dewan tersebut.

Dakwar mengatakan, para pengacara pemerintah AS membela sikap para pejabat pemerintah George W. Bush di pengadilan, dan berusaha memadamkan tuntutan perdata yang diajukan oleh para korbanpenyiksaan melalui ACLU.

"Sampai hari ini, tak satu pun korban penyiksaan yang diberi kesempatan tampil di pengadilan AS. Ini sangat menyedihkan," tambah Dakwar.

Amerika Serikat, pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, menyerbu Irak sebagai konsekuensi logis dari perburuan membabi buta yang dilakukan negara adidaya tersebut pasca-pemboman 11 September 2001.

Devon Chaffee dari Human Rights First mengatakan, Washington masih membiarkan pintu terbuka bagi pelecehan lebih lanjut dan merusak krebilitas internasionalnya sebagai pengeritik penyiksaan di negara lain.

Penyelidikan federal oleh Jaksa Penuntut Umum AS Eric Holder telah gagal terwujud sejauh ini, sementara segelintir hukuman "telah diputuskan pada tingkat yang sangat rendah," kata wanita pegiat HAM tersebut.

"Jelas bahwa penyelidikan hanya pada tentara infantri dipandang tak layak," kata Devon Chaffee. [ant/hidayatullah.com]