Mengawasi Dakwah = Memojokkan Umat Islam

Bulukumba, Sulsel (voa-islam) - Forum Umat Islam (FUI) Bulukumba, Sulawesi Selatan mengecam pernyataan Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) yang memerintahkan kepolisian daerah memantau aktivitas dakwah dan ceramah selama bulan Ramadhan.

Pengurus Forum Umat Islam (FUI) Bulukumba, Musyafir di Bulukumba, Ahad, menilai pernyataan Mabes Polri terlalu berlebihan.

"Bahkan di masa Orde Baru para ulama tidak pernah mendapat pengawasan ketat yang berdampak terhadap kondisi psikologi para ulama ketika mereka sedang membawakan dakwahnya di depan umat," katanya.

"Ini jelas-jelas memojokkan umat Islam sebagai umat yang tidak menyukai kekerasan. Bisa saja pernyataan ini titipan dari negara asing," ujarnya.

Mengawasi dakwah = memojokkan umat Islam yang tidak menyukai kekerasan.

Bisa saja pernyataan ini titipan negara asing.

Kekhawatiran yang terlalu berlebihan dari aparat kepolisian ini, ungkap Musyafir justru akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan ini.

"Polisi tidak perlu mempublikasikan hal ini ke masyarakat luas, karena ini berdampak buruk bagi umat," ungkapnya.

Sebelumnya, Mabes Polri telah memerintahkan kepolisian di daerah meningkatkan upaya pencegahan tindak terorisme. Salah satu bentuknya adalah menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna mengatakan, jika dalam materi dakwah itu ditemukan ajakan yang bersifat provokasi dan melanggar hukum, aparat akan mengambil tindakan tegas.

Sementara itu, anggota FPKS DPR Almuzammil Yusuf, meminta Presiden SBY segera meluruskan statemen dari institusi Polri. Tujuannya agar pemerintahannya tidak dinilai mengulang cara Orde Baru dalam mengatasi masalah.

Menurut Politisi PKS ini, pernyataan Polri tersebut sangat merugikan citra pemerintahan SBY. Apalagi SBY dan Boediono sebagai Capres dan Cawapres terpilih didukung partai-partai religious nasionalis seperti PKS, PAN, PKB, dan PPP.

Menurut Almuzammil, pengawasan dakwah selama Ramadlan mengandung makna tersirat bahwa dakwah dan masjid adalah tempat yang harus dijauhi karena berbahaya bagi keamanan bangsa. Menurutnya, ini tidak adil dan berlebihan, terlebih di bulan suci Ramadlan, umat Islam sedang giat-giatnya ibadah ke masjid.

makna tersirat pernyataan Polri ; dakwah dan masjid adalah tempat yang harus dijauhi karena berbahaya bagi keamanan bangsa.

Almuzammil juga mengaku khawatir terhadap dampak peringatan Polri dan komentar miring salah seorang Pangdam terhadap dakwah, jubah dan jenggot akan membuat ummat muslim takut dengan dakwah dan masjid.

"Jangan-jangan nanti pembinaan Polri dan TNI akan jauh dari masjid seperti masa Orba dulu. Yang dekat dengan dakwah dan masjid bisa kondite buruk, berarti karir mereka akan terancam," paparnya. (PurWD/berbagai sumber)