Jakarta (voa-islam) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan Presiden Yudhoyono sebenarnya tak perlu mencemaskan aksi damai Antikorupsi di Monumen Nasional (Monas) pada Rabu 9 Desember 2009. karena korupsi merupakan penyakit bersama bangsa ini yang harus diperangi.
“Saya sendiri akan mendukung demo 9 Desember sebab tokoh lintas agama menilai masalah korupsi merupakan penyakit bangsa yang harus diberantas,” katanya di Jakarta, Senin.
Namun demikian, Hasyim memastikan tidak akan hadir dalam aksi itu karena harus pergi ke Manado memenuhi undangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang menggelar musyawarah nasional.
Pada kesempatan itu Hasyim juga menyarankan Presiden Yudhoyono agar tidak terlalu sering mengemukakan temuan intelijen di hadapan publik.
Hasyim juga menyarankan Presiden Yudhoyono agar tidak terlalu sering mengemukakan temuan intelijen di hadapan publik.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan berkali-kali Presiden Yudhoyono mengungkapkan temuan intelijen tentang adanya pihak-pihak yang akan menunggangi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menjatuhkan dirinya. Bahkan, Presiden mengaku sudah mengantungi informasi detil tentang siapa yang mendalangi dan sasaran dari gerakan tersebut.
Jauh sebelumya Presiden Yudhoyono juga pernah mengungkapkan hasil temuan intelijen kepada publik bahwa ada sekelompok teroris yang menjadikan gambar dirinya sebagai sasaran latihan tembak dan hendak melakukan serangan bom ke kediaman pribadinya di Cikeas.
Juru bicara Indonesia Crisis Center (ICC), Hendrik Sirait menilai pernyataan Presiden Yudhoyono ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap masyarakat.
''Presiden ingin membusukkan gerakan antikorupsi masyarakat sipil dengan dalih penunggangan atau motif politik,'' ujar nya di Jakarta, Senin (7/12).
''Presiden ingin membusukkan gerakan antikorupsi masyarakat sipil dengan dalih penunggangan atau motif politik,'' ujar Hendrik Sirait, Jubir ICC.
Padahal, kata Hendrik, Presiden SBY dalam masa kampanyenya selalu berkomitmen memberantas korupsi termasuk berada di garda depan. Anehnya, beberapa hari terakhir pernyataan Presiden justru terkesan mencegah inisiatif masyarakat yang ingin memperingati Hari Antikorupsi Dunia tersebut. ''Justru yang tampak adalah (sikap) ketakutan Presiden jika status quo-nya digugat,'' katanya.
Secara terpisah pengamat politik Boni Hargens menyarankan Presiden Yudhoyono agar ikut langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu, daripada mencurigainya sebagai sebuah gerakan politik.
“Harusnya presiden, yang terpilih salah satunya karena isu antikorupsi (yang diusung dalam kampanye), memimpin langsung demo antikorupsi, bukan malah ketakutan,” kata Boni yang juga Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Muda itu saat bersilaturahmi dengan Rizal Ramli di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan.
Ketakutan Presiden Yudhoyono malah menimbulkan pertanyaan bagi publik, benarkah dia bersih dari korupsi?
Sementara Rizal Ramli curiga ada pihak yang memberi informasi keliru kepada Presiden Yudhoyono dan meminta presiden agar menyaring setiap informasi yang diberikan kepadanya.
“Saya khawatir jangan-jangan sumbernya dari pemerintah sendiri untuk memancing di air keruh,” katanya.
Aksi damai yang akan dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat itu rencananya akan dihadiri oleh puluhan ribu orang.
Fungsionaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kori Kurniawan mengatakan, pihaknya bersama beberapa elemen masyarakat optimistis mampu mengerahkan puluhan ribu orang dalam aksi pada Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arip Musthopa mengatakan, hingga Senin (7/12) petang, sekitar 27.000 orang terdaftar akan melakukan aksi pada Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12), di Lapangan Monas, Jakarta.
"Mereka itu tergabung dalam 47 elemen yang bersedia berada bersama Gerakan Indonesia Bersih (GIB)," ungkap Arip selaku anggota Tim 15 Gerakan Indonesia Bersih. (PurWD/dbs)