Ulama Probolinggo Desak Pembuatan Perda Antimaksiat

Probolinggo (voa-islam.com) - Beberapa pekan terakhir petugas kepolisian kerap menangkap penjual obat-obatan terlarang. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera disikapi. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) anti maksiat.

Setidaknya demikian pandangan pengasuh Ponpes Ahlussunnah Wal Jamaah, Desa Brani Kulon, Maron, Habib Abdul Qodir. Menurut Habib Qodir (sapannya), DPRD harus segera menyusun perda itu.

Sebab jika kondisi itu dibiarkan, maka generasi penerus bangsa ini akan mengalami kerusakan mental. "Dan anggota dewan juga yang akan terkena dosanya," lanjutnya.

"DPRD harus segera menyusun perda anti maksiat itu. Sebab jika kondisi itu dibiarkan, maka generasi penerus bangsa ini akan mengalami kerusakan mental. Dan anggota dewan juga yang akan terkena dosanya." kata Habib Qodir

Bahkan Habib Qodir menyebut, jika anggota dewan tidak bergerak, maka bisa disebut melakukan dosa berjamaah. "Dari itu saya mewakili para ulama, segera dewan membuat perda anti maksiat," katanya.

Para ulama kata Habib Qodir, terharu mendengar tawuran antar pemuda Desa Talkandang dan Desa Taman, beberapa waktu lalu. Dia menduga, tawuran itu diawali dengan minum-minuman keras.

Tidak hanya itu. Habib Qodir juga meminta agar pemerintah melarang konser musik atau kegiatan serupa yang menampilkan goyangan erotis dengan busana minim. "Kalau pemerintah setempat membiarkan hal itu, maka tergolong orang yang juga melakukan dosa besar," tuturnya.

Keprihatinan atas kondisi para pemuda saat ini juga dirasakan Humas Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Probolinggo H Yasin. Kata dia, pemerintah harus mencarikan solusi alternatif agar pemuda mempunyai kegiatan positif untuk menyalurkan jiwa mudanya.

"Lembaga-lembaga non pemerintah harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Bagaimana tampil memberikan alternatif, disamping polisi tetap melakukan kewajibannya sebagai pengaman di masyarakat," katanya.

Kalau tidak, maka kondisi generasi muda kata Yasin, akan habis dilibas tantangan zaman yang semakin menantang. "Semua pihak harus bersatu untuk mendidik anak muda menjadi generasi yang siap berjuang demi daerah dan bangsanya nanti," jelasnya

Usulkan Jadi Hari Santri

Momen 1 Muharram 1413 Hijriyah tahun ini diperingati meriah di hampir seluruh daerah. Khususnya umat Islam. Tidak ketinggalan para kiai dan santri di berbagai pondok pesantren (ponpes). Karena itu, sangat tepat jika 1 Muharram dijadikan hari santri.

Usulan ini disampaikan Sekretaris Komunitas Kaum Santri (KKS) Kabupaten Probolinggo Muhammad Taufiqurrahman. Menurut Taufiq, penetapan hari santri itu sebagai bentuk penghargaan kepada para santri.

"Agar dalam mencari ilmu di pondok pesantren selalu semangat dan tidak dimarginalkan," katanya siang kemarin (20/12) pada Radar Bromo di rumahnya, Kelurahan Sidomukti, Kraksaan.

Selama ini jelas Taufiq, banyak tanggal tertentu yang digunakan untuk memperingat momen tertentu. Bahkan peringatan itu ada yang berasal dari budaya luar. "Namun, belum ada yang namanya hari santri," terangnya.

Padahal katanya, santri juga warga negara. Bahkan, jumlahnya mencapai jutaan jiwa. Karena itu, tidak ada salahnya jika ada peringatan khusus untuk santri.

"Keberadaan santri juga banyak membawa warna dalam masyarakat. Termasuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan dan momen-momen penting kenegaraan dan lainnya," jelasnya.

Lantas mengapa harus di tanggal 1 Muharram? Taufiq menjawab, tahun baru Islam merupakan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

"Jika 1 Muharram ditetapkan menjadi hari santri, dirinya yakin para santri akan bangga menjadi santri. Sehingga, mereka akan terus memberikan sumbangsihnya bagi kemaslahatan umat." ujar Taufiq

"Semangat itu yang menjadi kekuatan bagi umat Islam. Nilai-nilainya adalah perubahan. Dari yang buruk berubah atau hijrah menjadi baik," lanjutnya.

Karena itu, jika 1 Muharram ditetapkan menjadi hari santri, dirinya yakin para santri akan bangga menjadi santri. Sehingga, mereka akan terus memberikan sumbangsihnya bagi kemaslahatan umat.

"Dari itu, pemerintah Kabupaten Probolinggo harus mendukung. Bahkan berencana untuk menetapkan hari santri itu," harapnya.

Dengan cara itu diharapkan seluruh santri tetap menjalin ukhuwah islamiyah dan tidak terpecah belah. "Ke depan para santri jangan lagi melihat berasal dari pondok pesantren mana dan kiainya siapa. Tetapi sudah saatnya bersatu menegakkan kebenaran," harapnya. (Ali/jpnn)