Tersandung Amdocs,Tifatul Dicuriga Punya Hubungan Khusus dengan Israel

Jakarta (voa-islam.com) - Menanggapi ramainya pemberitaan terkait spionase israel, Menkominfo Tifatul Sembiring menolak dikait-kaitkan dalam persoalan Amdocs yang memenangkan tender proyek billing system Telkomsel. Terlebih soal dugaan bahwa Amdocs adalah mata-mata Israel.

"Telkomsel bukan di bawah Kemenkominfo, bagaimana saya bisa beri izin. Banyak yang bikin fitnah dengan putar balik fakta," kata Tifatul di Jakarta, Rabu (14/7).

Pada 2009 lalu, Menkominfo Tifatul Sembiring pernah mengatakan bahwa Amdocs bukanlah perusahaan Israel melainkan adalah perusahaan Amerika Serikat. Karena itu Amdocs dibolehkan mengikuti tender proyek billing system Telkomsel.

Menurutnya, hal itu merupakan klarifikasi langsung dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa Duta Besar Amerika langsung menghadap dirinya untuk mengklarifikasi perihal Amdocs. Saat itu, menurut Dubes AS, Amdocs adalah perusahaan yang tercatat di bursa New York dan berdomisili di Missiouri, Amerika Serikat.

Namun, Data terbaru diperoleh stasiun tv ternama di AS, Fox News yang mengungkapkan keterkaitan Israel dengan Amdocs Ltd. Amdocs dicurigai digunakan oleh Israel untuk memata-matai warga AS melalui percakapan telepon, komunikasi data dan sistem pertukaran informasi lainnya yang menggunakan saluran telepon.

"Itu menurut dokumennya HQ di Misouri USA," ujar Tifatul terkait pengungkapan data-data tersebut. Tifatul juga membantah bahwa dirinya telah akrab dengan kaum Yahudi Israel. "Kiblatnya Mekah dong," tukas Tifatul.

...Tifatul juga membantah bahwa dirinya telah akrab dengan kaum Yahudi Israel. "Kiblatnya Mekah dong," tukas Tifatul...

Untuk diketahui, billing system merupakan sistem vital dalam dunia telekomunikasi karena merupakan penghubung antara pelanggan dan konten yang diberikan. Sitem ini (yang dijual Amdocs) mencatat nomor telepon yang saling berkomunikasi, durasi, penambahan pulsa, data-data personal, jumlah tagihan dan banyak lagi.

LIRA: Tifatul Sangat Gegabah

Sementara itu, Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jusuf Rizal di Jakarta menyarankan sebaiknya Tifatul melakukan klarifikasi data dengan baik dan tidak melakukan kebohongan publik.

..."Tifatul jangan melakukan kebohongan publik, sebab Amdocs memiliki kerawanan bagi Indonesia tidak hanya di bidang keamanan, tapi juga pada kemampuan teknologi yang dibutuhkan Telkomsel,"...

"Tifatul jangan melakukan kebohongan publik, sebab Amdocs memiliki kerawanan bagi Indonesia tidak hanya di bidang keamanan, tapi juga pada kemampuan teknologi yang dibutuhkan Telkomsel," tegas Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jusuf Rizal di Jakarta, Rabu (14/7).

Sebaiknya, sambung Rizal, Tifatul memberikan klarifikasi kembali tentang Amdocs. Sebab perusahaan tersebut ternyata bernaung di bawah kekuasaan hukum Island of Guernsey. "Jangan sampai jika terjadi masalah Telkomsel sulit untuk melakukan langkah-langkah hukum," katanya.

Menurut Jusuf Rizal, Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi Telkomsel membuka peluang Amdocs mengikuti tender hanya dengan dasar klarifikasi Duta Besar AS kepada Menkominfo. Hal itu dianggapnya telah menunjukkan Tifatul Sembiring sangat gegabah.

Ia juga menduga ada permainan dalam proses tender ini, sehingga perusahaan yang bermasalah bisa diikutsertakan. Terlebih Amdocs juga tidak mampu memenuhi jadwal kontrak sebagaimana ditetapkan pada bulan Juni lalu.

Bila Terbukti Teledor, Tifatul Layak Dipecat

Di lain tempat, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dirinya akan meminta Presiden SBY mencopot Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tifatul Sembiring jika tidak bisa mempertanggungjawabkannya.

...Ini bukan persoalan sepele, ini persoalan spionase kedaulatan negara, ini soal keamanan negara, sterilisasi informasi dalam negeri...

"Menkominfo Tifatul harus jelaskan di Komisi I mengapa kecolongan begini, sampai ada perusahan Israel menjalin perdagangan dengan Telkomsel. Ini bahaya karena mengancam keamanan negara, kalau dia a,i,u,e,o, kita minta Presiden SBY mencopotnya," tegas Muzani, Rabu (14/7).

Menurut Sekjen DPP Partai Gerindra ini, jika Menkominfo kecolongan maka layak dicopot dari kabinet. Karena akibat kelalaiannya bisa merugikan bangsa dan negara.

"Ini bukan persoalan sepele, ini persoalan spionase kedaulatan negara, ini soal keamanan negara, sterilisasi informasi dalam negeri," tegas Muzani. (Ibnudzar/inh)