Meski Dikecam, Pemprov DKI Tetap Gandeng FPI Amankan Ramadhan

Jakarta (voa-islam.com) -Rencana Satpol PP Pemprov DKI akan menggandeng ormas untuk mengawasi tempat hiburan malam saat bulan Ramadhan menuai protes dari 'musuh-musuh' FPI. Pasalnya salah satu ormas yang digandeng adalah FPI. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menegakkan Perda No 10/ 2004 tentang Kepariwisataan DKI.

Berawal dari pernyataan Kasatpol PP DKI Effendi Anas "Kita akan libatkan ormas untuk mengawasi tempat hiburan malam sesuai dengan perda. Kita sudah melakukan komunikasi dengan FPI dan akan melakukan komunikasi dengan ormas lainnya," ujar Kasatpol PP DKI Effendi Anas, pada Selasa (3/8/2010) lalu. Kecaman dan kritikan berhujanan mengarah Pemprov DKI Jakarta.

Meski mendapat kritik keras, Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan tetap melibatkan Front Pembela Islam (FPI) dalam mengamankan bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan agar ibadah di bulan suci Ramadan lebih kusyuk.

..."Kita mengajak FPI sebagai komponen masyarakat untuk mengamankan bulan Ramadan, supaya umat Islam menjalankan ibadah lebih kusyuk," kata Fauzi Bowo...

"Kita mengajak FPI sebagai komponen masyarakat untuk mengamankan bulan Ramadan, supaya umat Islam menjalankan ibadah lebih kusyuk," kata Fauzi Bowo.

Hal itu dikatakan Foke, sapaan akrab Fauzi, usai menghadiri Milad ke-12 FPI di markas FPI, Jl Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (7/8/2010). Hadir juga dalam acara pagi ini Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Timur Pradopo.

Ditanya lebih lanjut apa yang ia maksud dengan 'mengamankan', Fauzi mengatakan, "Ya masing-masing ada kewajiban. Jika sudah ada tindak pidana, itu urusan kapolda. Kalau saya bagian menertibkan perda".

Maksudnya FPI tidak ikut sweeping? "Ya, karena masing-masing sudah ada bagiannya," jawab Foke. Foke menambahkan, untuk hiburan malam di bulan Ramadan akan diatur dengan Perda No 10/ 2004 tentang Kepariwisataan DKI Jakarta. Dalam penyusunan perda dulu, kata Foke, Habib Rizieq juga turut disertakan.

"Mari kita patuhi bersama keputusan yang sudah kita sepakati. Maka dunia akan melihat umat Islam yang kompak dan mampu mengamalkan ajarannya, serta mengayomi suasana selama Ramadan," kata dia.

Ulil Tuding Pemprov Kasih Lampu Hijau Kekerasan FPI

Dirangkulnya sejumlah ormas, termasuk Front Pembela Islam (FPI), dalam pengawasan tempat hiburan malam saat Ramadan, dinilai justru bisa memicu kekerasan. FPI bisa merasa sah melakukan kekerasan karena telah digandeng pemerintah.

..."Mereka justru nanti melakukan kekerasan, karena merasa 'kami sudah dapat lampu hijau dari pemerintah'," kata, Ulil Abshar Abdala...

Adalah tokoh liberalisme Ulil Abshar Abdala yang mengecam Pemprov DKI akan rencana tersebut. "Mereka justru nanti melakukan kekerasan, karena merasa 'kami sudah dapat lampu hijau dari pemerintah'," kata, Ulil Abshar Abdala, Sabtu (7/8/2010).

Ulil melanjutkan, FPI mempunyai reputasi bermasalah di masyarakat, yakni terbukti dengan pernah dipenjaranya dua pimpinan mereka karena tindak pidana kekerasan. Tindakan Pemprov menggandeng FPI justru akan memberikan kesan bahwa pemerintah mendukung tindak kekerasan yang pernah mereka lakukan.

"Saya tahu logikanya, Pemprov ingin menjinakkan mereka. Namun itu sangat tidak tepat, apalagi ada beberapa kasus (kekerasan) lain yang belum selesai. Ini malah seolah memberikan dukungan moral kepada FPI," kata salah satu pengurus DPP Partai Demokrat ini.

Dianggap Bersekutu dengan Kekerasan

Kecaman juga datang dari LBH Jakarta terkait rencana Pemprov DKI menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mengawasi tempat hiburan malam.

..."Dengan menggandeng FPI, Foke telah memilih bersekutu dan mendukung kekerasan...

"Dengan menggandeng FPI, Foke telah memilih bersekutu dan mendukung kekerasan. Ini kontras dengan sikap Foke terhadap masyarakat sipil, yang selama ini cenderung tutup kuping dan sulit untuk menerima masukan dan kritik," kata Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro 74 Jakarta, Jumat, (5/8/2010).

Dalam catatan LBH Jakarta, selama FPI berdiri sedikitnya telah terjadi 99 kekerasan. Seperti penyerangan ke Komnas HAM pada 23 Juni 2000, penyerangan terhadap acara kontes waria di Diskotik Stardust Sarinah pada 25 Juni 2005 dan penurunan paksa patung 3 mojang di Bekasi pada 25 Mei 2010.

"Intervensi FPI akan membuat penegakkan Perda cenderung bias dan sewenang-wenang karena aparat tunduk bukan pada prosedur hukum melainkan pada tekanan," tambah Nurkholis.

Anggap Ada Deal Untuk Legalkan Premanisme

Tak mau kalah menghujat, Politikus pun turut mengecam, pelibatan FPI itu dinilai sama saja melegalkan premanisme.

"​Saya prihatin, ini legalisasi premanisme. FPI tidak punya legitimasi untuk melaksanakan tugas negara," kata anggota Kaukus Pancasila Parlemen, Eva Kusuma Sundari, Jumat (7/8/2010).

...“Deal-deal yang terjadi antara Foke dan FPI bisa saja terjadi,” ujar R Siti Zuhro...

"Ini rawan kolusi dan ada resiko Satpol terkontaminasi premanisme. FPI bisa menunggangi Satpol," kata politikus PDIP ini. "Masyarakat bisa tambah ngeri karena karakter satpol dan FPI yang menghalalkan cara dan tidak peduli HAM. Bisa bagai api dan bensin, teror semakin intensif," protes dia.

Tak mau kalah, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, R Siti Zuhro juga menghujat saat di Jakarta, Sabtu (7/8/2010). “Deal-deal yang terjadi antara Foke dan FPI bisa saja terjadi,” ujarnya.

Menurut perempuan yang juga sebagai salah satu peneliti di The Habibie Centre itu, jika benar ada deal-deal tertentu antara Foke dan FPI sebenarnya hal itu tidak menguntungkan pihak pertama. Sebab, bagi Siti, FPI terlalu kecil jika digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Foke. “Sebaiknya cari kantong lainnya,” sindir Siti.

FPI Janji Takkan Sweeping Asal Perda

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) berjanji tidak akan turun ke jalan dan melakukan sweeping saat bulan Ramadan nanti. Janji ini akan ditepati jika Perda No 10/2004 tentang pariwisata betul-betul diterapkan.

"FPI komitmen tidak turun ke jalan selama bulan Ramadan sepanjang Perda No 10 tahun 2004 ditegakkan oleh Pemda DKI yang didukung sepenuhnya oleh Polda Metro," tutur Ketua FPI, Habib Rizieq kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (6/8/2010).

..."Itu ada miskomunikasi, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memutarbalikkan fakta. FPI ada aturan pokok, dimana FPI tidak boleh melanggar hukum agama dan negara," terangnya...

Habib mengatakan, tidak ada alasan FPI untuk turun ke jalan. Namun jika diminta, FPI pasti akan turun ke jalan. Apalagi menurut Habieb Rizieq, ada ajakan dari pihak Pemda DKI untuk melibatkan ormas-ormas termasuk FPI, untuk melakukan pengawasan dan monitoring selama bulan Ramadan.

"Tadinya disepakati oleh gubernur tapi lokomotifnya tetap Pemda. Kita hanya gerbong, tinggal tunggu waktunya saja," tuturnya.

Habib Rizieq juga menampik anggapan sebagian kalangan, yang menilai FPI sebagai pelaku tindakan kekerasan. Menurutnya, itu hanya dihembuskan oleh orang yang ingin memutarbalikkan fakta.

"Itu ada miskomunikasi, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memutarbalikkan fakta. FPI ada aturan pokok, dimana FPI tidak boleh melanggar hukum agama dan negara," terangnya.

Habieb Rizieq pun berjanji akan menyerahkan anggotanya untuk diproses hukum jika anggotanya melanggar. Menurutnya, tidak ada warga yang kebal hukum.

Dalam Perda No 10/2004 tentang Kepariwisataan DKI dan Keputusan Gubernur Nomor 98/2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Jakarta, tempat hiburan malam seperti klab malam, diskotek, tempat sauna atau mandi uap, tempat pijat, dan usaha bar yang harus tutup saat Ramadan. Namun tempat hiburan malam yang menjadi fasilitas hotel tetap boleh buka, tetapi diatur jam operasionalnya. (Ibnudzar/dbs)