Inilah Rekomendasi Sydney Jones untuk BNPT

Jakarta (voa-islam) - Beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah menggelar Pengajian Bulanan dengan tema “Ancaman NII: Mitos atau Realitas?” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Hadir sebagai pembicara Jenderal Tubagus Hasanuddin (anggota DPR dari PDIP), Sydney Jones (International Crisis Group), dan Din Syamsudin  (Ketua Umum PP Muhammadiyah).

Dalam sebuah makalah Sydney Jones yang berjudul “Jihadisme Indonesia: Kelompok Kecil, Rencana Besar”, menjelaskan, ekstrimisme yang melibatkan kekerasan berangsur-angsur berubah bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil yang bertindak sendirian, terlepas dari organisasi jihad besar. Perubahan ini sebagai akibat efektifitasnya penegakan hukum yang telah menghasilkan penangkapan secara meluas dan melemahkan struktur Jamaah Islamiyah (JI), Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT) dan organisasi-organisasi lain yang dterkait terorisme.

Perubahan ini, kata Sydney Jones, juga merupakan dampak dari pergeseran ideologi yang sekarang lebih condong ke aksi jihad yang bersifat “individual” dibandingkan “organisasional”, berbiaya rendah dan sasaran pembunuhannya berskala kecil daripada sebelumnya, berupa serangan yang menewaskan korban missal. “Bom Cirebon 15 April 2011 lalu menjadi penanda pergeseran ideologi ini. Pemerintah perlu segera menyusun strategi-strategi pencegahan untuk mengurangi kelompok-kelompok semacam ini bermunculan,” jelasnya,

Menurut Sydney Jones, orang-orang yang menyokong jihad “organisasional” percaya bahwa mereka tidak akan bisa mencapai cita-citanya mendirikan negara Islam tanpa organisasi besart pemimpin yang kuat. Mereka juga percaya, untuk meraih cita-cita itu, penting sekali untuk membangun dukungan public. “Daripada terlibat dalam aksi terorisme, kelompok-kelompok seperti JI dan JAT, saat ini focus pada upaya membangun sebuah basis massa, dengan mencari isu-isu yang dekat dengan target dakwah mereka.”

Hal ini, lanjutnya,  membuat mereka focus pada ‘musuh-musu’ local daripada asing, dengan sasaran para pejabat yang dilihat sebagai penindas, terutama polisi, kaum nasrani dan jemaat Ahmadiyah. Ini artinya, mereka bersedia untuk membentuk koalisi-koalisi dengan kelompok-kelompok non jihadi.”

Ada beberapa rekomendasi yang disodorkan ICG kepada Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme (BNPT), diantaranya: Segera merancang program-program pencegahan, dengan menugaskan sebuah tim penelitian kecil untuk menelusuri berkas perkara dari seluruh “ekstrimis” yang telah ditangkap hingga saat ini. Lalu menyusun sebuah database berisi daftar masjid, sekolah dan institusi lain yang berulangkali mengadakan ceramah-ceramah, pertemuan-pertemuan dan pengajian-pengajian yang melibatkan individu-individu yang kemudian ditangkap atas kasus terorisme. Dari database ini, lalu mengidentifikasi lima atau enam komunitas yang akan dilakukan pilot project sebagai upaya pencegahan.

ICG juga merekomendasikan kepada BNPT untuk mengadakan serangkaian sesi-sesi kecil brainstorming (cuci otak), bukan dengan pemuka agama atau politisi, tapi dengan para scholar yang mempelajari gerakan radikal dan mereka yang menelurkan ide-ide mengenai program-program tertentu, termasuk mengadakan serangkaian diskusi focus group.

BNPT, disarankan ICG, agar mengumpulkan contoh-contoh komunitas di Indonesia, yang telah menolak khotbah-khotbah ekstrimis, dengan maksud mendorong sikap yang sama di daerah lain.

Rekomendasi ICG lainnya adalah membuat video tentang para remaja (dengan identitas yang disamarkan) yang menyesali perbuatannya, yang telah ditrangkap atas kasus terorisme dan bisa bicara di depan kamera mengenai ‘aib’ yang mereka timbulkan bagi keluarga mereka. Juga bagaimana mereka bia berbuat kesalahan.

Dalam video itu juga mewawancarai dengan anggota keluarga (identas disamarkan), mengenai masalah yang harus mereka hadapi dengan penangkapan anaknya. Video-video ini harus diuji terlebih dahulu kepada penonton remaha, sebelum ditayangkan lebih luas di daerah-daerah sasaran.

BNPT dihimbau agar mengadakan diskusi-diskusi kecil dan tertutup dengan kepala sekolah SMP, SMA di daerah sasaran untuk mengawasi program-program ekstra kurikuler agama yang tidak mendorong ekstrimisme atau mendukung kekerasan.

ICG merekomendasikan BNPT untuk mengaudit dana yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi jihadi untuk berbagai tujuan, seperti bantuan bencana alam, sederkah untuk fakir miskin, bantuan bagi keluarga mujahid yang penjara, dan mengekspos apabila ada penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan.

Selanjutnya, ICG merekomendasikan BNPT untuk memastikan trend dalam jihadisme dengan cara: memperkejakan ahli bahasa Arab yang memiliki minat dalam pembangunan ideology, membangun kontak dengan mitrakerja di Timur Tengah untuk memahami trend-trend baru dalam jihadisme yang akan masuk ke Indonesia lewat terjemahan-terjemahan, mengidentifikasi risalah-risalah revisi jihadis untuk disebarkan ke komuntas jihadi Indonesia.

Rekomendasi ICG kepada Menteri Hukum dan HAM, antara lain: mempertimbangkan untuk merancang sebuah peraturan baru mengenai pembebasan bersyarat, yang melarang siapapun yang dihukum karena kasus terorisme untuk bicara, menjadi narasumber pengajian-pengajuian atau taklim, setidaknya selama masa percobaan mereka.

ICG menyarankan untuk memperkuat program-program yang saat ini sedang berjalan dengan memperbaiki training-training bagi petugas penjara, termasuk memantau dan mengawasi tahanan beresiko tinggi, dan program-program paska bebas. Desastian