Proyek Densus Dibiayai Amerika dan Dana Narkoba?

BEKASI (voa-islam.com) – Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH mengungkapkan, proyek antiterorisme yang dilakukan Densus 88 Antiteror didanai Amerika dan uang panas narkoba. Karenanya, DPR RI harus mengaudit keuangan Densus, dari mana saja sumbernya.

“Kita punya bukti konkret Densus itu dibiayai Amerika, pada awalnya sebesar sebesar $ 12.000.000 atau lebih kurang seratus miliaran lebih. Nah, dana itu kontinyu sampai sekarang,” ungkapnya dalam kuliah umum ilmiah bertema “Memerangi Syariat Islam dengan Deradikalisasi” di Masjid Muhammad Ramadhan, Ahad (9/10/2011).

Salah satu buktinya, papar Munarman, terungkap dalam bocoran kawat diplomatik yang telah dibocorkan Wikileaks baru-baru ini. Salah satu bocorannya telah diberitakan di website bahwa sampai sekarang Densus 88 membagi-bagi hadiah berupa uang yang  salah satunya bersumber dari Amerika Serikat. “Jadi, setiap peristiwa terorisme, setelah penangkapan terhadap para aktivis Islam yang difitnah sebagai teroris itu akan ada bagi-bagi hadiah mereka,” paparnya di hadapan seribuan jamaah kajian yang diadakan oleh Majelis Ilmu Ar-Royyan itu. “Tempat bagi-bagi hadiah itu salah satu tempatnya di pangkalan kontra terorisme mereka. Pangkalan kontra terorisme mereka ini satu ada di Mega Mendung satunya lagi ada di Akpol Semarang.”

Uniknya, kedua pangkalan kontraterorisme itu tak bisa diakses oleh siapapun, bahkan oleh polisi biasa. Kasus ini sama dengan laboratorium Namru di Indonesia. “Namru itu milik Angkatan Laut Amerika Serikat kerjasama dengan Departemen Kesehatan tetapi bahkan Menteri Kesehatan tidak bisa masuk ke laboratorium Namru. Nah sekarang ini kejadian terhadap tubuh kepolisian kita, ada pangkalan-pangkalan mereka yang bahkan polisi sendiri tidak bisa masuk,” jelas Ketua An-Nashr Institute itu.

Munarman menambahkan, peristiwa penangkapan dan pembunuhan aktivis Islam itu diikuti dengan bagi-bagi uang hadiah yang sumbernya dari Amerika Serikat dan dari bisnis narkoba hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Gories Mere kenapa dia ditempatkan jadi kepala BNN? ini sumber uang sebetulnya, karena saat terjadi penangkapan besar-besaran kan barang buktinya ada di BNN itu tidak ada yang tahu kalau barang buktinya dijual kembali untuk biaya-biaya deradikalisasi, itu sumber keuangannya berasal dari situ,” ujarnya.

Menurut Munarman, biaya operasi itu seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai. “Biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan biaya-biaya dari narkoba. Dalam laporan deradikalisasi itu bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN,’” ungkapnya.

Untuk itu, Munarman mendesak DPR RI agar mengaudit keuangan Densus. “Itu yang kita minta bersama ustadz Abu Jibriel ke Komisi III DPR RI supaya itu diaudit Densus itu, dari mana sumber duitnya?” desaknya. [taz/ahmed widad]