Mau Pisah dari NKRI, Papua Minta Obama Intervensi Pemerintah SBY

MANOKWARI (voa-islam.com) – Obama Datang Papua Senang. Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia dimanfaatkan oleh separatis Papua Barat untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka berharap pada Obama agar mendukung kemerdekaan  Papua Barat dengan mengintervensi Pemerintah RI.

Bersamaan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, hari Kamis (17/11).

Para pengunjuk rasa yang mengarah ke kantor DPRD Papua Barat itu menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia dan membawa petisi berisi pernyataan rakyat.

Tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, mengatakan isi petisi itu antara lain mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua.

"Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sekaligus telah terbentuk pemerintahan transisi," kata Wanma.

"Kedua, karena kami sudah merdeka maka kami menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta," tambah dia.

Selain itu, lanjut Wanma, dengan pernyataan kemerdekaan ini maka mereka tidak lagi memikirkan opsi referendum.

Petisi itu kemudian diserahkan kepada DPRD Papua Barat yang diharapkan meneruskannya ke pemerintah pusat di Jakarta.

Selain menyampaikan petisi untuk pemerintah Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Obama memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua.

"Saya sudah menyurati kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang karena kami mempercayai Presiden Obama," ujar Wanma. "Rakyat Papua meminta Obama menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah di sini," tambahnya.

Saat ditanya apakah muncul kekhawatiran pemerintah akan menanggapi dengan keras pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap dengan konsekuensinya.

"Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi militer Indonesia. Kami dengan TNI sudah menambah dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini.

"Tapi saya kira menyelesaikan masalah Papua dengan menggunakan kekuatan militer bukan solusi yang tepat," tegas Wanma.

Situasi politik Papua memanas setelah aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Jayapura, pertengahan Oktober lalu.

Pemerintah sejauh ini berupaya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi paling timur itu.

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diharap bisa mempercepat penyelesaian masalah Papua. [taz, up/bbc]