Habib Rizieq: SBY Harus Turun Tangan Selesaikan Kebiadaban Mesuji

Jakarta (Voa-Islam) – Saat mendampingi dan mengawal para korban Mesuji di Kantor Komnas HAM, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyesalkan terhadap adanya pihak-pihak  yang mencoba mengalihkan masalah, dengan alasan warga tidak punya surat pemilikan lahan.

“Kita tidak ingin adanya penyesatan opini yang sengaja dibentuk untuk mengalihkan isu yang sebenarnya. Memang, akar masalahnya adalah pertikaian lahan, tapi sepatutnya diselesaikan secara hukum. Tidak ada satu pasal pun yang diselesaikan dengan  membongkar dan merusak rumah rakyat, menjebloskan, menteror, membunuh, menganiaya, bahkan menyembelih rakyat dengan biadab,” tegas Habib kepada wartawan.

Dikatakan Habib, andaikan rakyat tidak punya surat-surat kepemilikan lahan, dan dikarenakan posisi mereka yang lemah, bagaimanapun juga tidak bisa dijadikan pembenaran, rakyat dibunuh dan dibakar rumahnya dengan semena-mena. Jelas, ini sebuah pelanggaran HAM yang tak bisa ditolerir.

“Bahkan rakyat yang tinggal di kolong jembatan pun harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dengan memberikan kartu tanpa penduduk atau identitas mereka secara jelas. Saya minta, dari lurah, bupati sampai gubernur  turun tangan untuk menangani soal kependudukan ini,” kata Habib

Seperti diketahui, ada sekitar 50 ribu warga yang saat ini tidak mendapat kartu identitas warga negara Indonesia (KTP). Padahal, setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan KTP. Ironis, warga Mesuji hingga saat ini tidak diakui oleh negara. Padahal, nenek moyang mereka sudah ada sejak tahun 1918. Di Mesuji, pernah ada pemukiman warga, sekolah, puskesmas, tapi kemudian dihancurkan oleh pihak perusahaan swasta.

Habib yang didampingi oleh Habib Muhsin dan KH. Misbakhul Anam, meminta Komnas HAM mengusut keberadaan Pam Swakarsa yang dibentuk untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. “Usut tuntas, siapa yg mendanai dan membina Pam Swakarsa tersebut. Termasuk mengusut siapa yang menyembelih kepala rakyat dengan menggunakan  senjata sergap standar Brimob. Jelaskan, apakah Pam Swakarsa telah dipersenjatai atau bagaimana?” ujar Habib.

Bila benar terjadi pembataian, Habib mendesak pemerintah, agar mencari pelakunya, lalu adili dan hukum mati orang yang telah melakukan penggaran berat HAM ini. Habib juga meminta agar Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta dan selesaikan secara tuntas. “FPI siap mengawal dan mendampingi kasus ini, agar tidak ada kepala lagi yang dipenggal dengan cara biadab. Ayo kita sama-sama tegakkan dan bangun supremasi hukum yang ada,” tandas Habib.

Habib bertekad, akan menurunkan lascar-laskar FPI ke lokasi, jika masih ada pembantaian dan intimidasi kepada warga Mesuji. “Siapa yang bantai rakyat, kami siap perang. FPI dukung Komnas HAM sepenuhnya, agar bekerjasama  dengan semua pihak, untuk mendorong Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK). Dengan demikian, rakyat yang diintimidasi mendapat perlindungan hukum. Saat ini FPI berupaya melindungi para korban Mesuji, dikarenakan pemerintah belum bekerja.”

Satu hal lagi, Habib mendesak agar para pengusaha yang mendanai Pam Swakarsa dan aparat, juga harus diperiksa. “Kita tidak peduli, jika orang-orang itu orang asing, god father, bahkan dibekingi lingkunga istana sekalipun. Negeri ini tak ada yang kebal  hukum. Presiden SBY sekalipun bila membentuk Pam Swakarsa dan membantai rakyat harus diseret ke pengadilan,” kata Habib. Desastian