Pemerintah Budeg, FPI Ogah Ikuti Prosedur Hukum Lagi

BEKASI (VoA-Isam) – Seringkali Front Pembela Islam (FPI) diminta sejumlah pihak untuk tidak bertindak anarkis, jangan merusak warung ataupun pabrik minuman keras (miras). Lebih dari itu, FPI juga diminta untuk mengikuti prosedur hukum yang ada. Tapi konyolnya, pemerintah justru melabrak aturan hukum itu sendiri.

“FPI sebetulnya sudah mengikuti prosedur hukum yang ada. Bukan hanya ke DPR, tapi juga ke Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), ke Bupati, Walikota dan DPRD setempat. Selama sebelas tahun, FPI berjuang untuk ikuti prosedur yang berlaku, tapi tiba-tiba dilanggar oleh pemerintah sendiri,” tukas Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab kecewa.

Habib memberi contoh, adanya  surat Menteri Dalam Negeri soal instruksi kepada para pimpinan daerah agar mencabut Perda Anti Miras. Jelas, sikap pemerintah tersebut sangat mengecewakan umat Islam. Sudah capek-capek berjuang ikuti prosedur seperti yang selalu diminta semua pihak kepada FPI, justru dilanggar oleh pemerintah sadar atau tidak sadar.

Habib mengancam, jika penguasa menggunakan otot kekuasaan, maka ia akan mengajak umat Islam untuk menggunakan otot kekuatan. Kita nggak usah lagi pakai prosedur, kita bakar saja pabrik mirasnya. Seruan Habib itu disambut dengan takbir oleh jemaah yang hadir dalam deklarasi Lembaga Dakwah Front (LDF) Bekasi Raya – sayap perjuangan FPI di Masjid Islamic Center Bekasi belum lama ini.

Habib mempersilahkan aparat polisi untuk memeriksa, menangkap, dan mengadili laskar yang dianggap melanggar hukum. Habib menjamin laskar tidak akan melarikan diri. FPI selalu mengajarkan kepada laskar, agar berani berbuat berani bertanggung jawab.

Ketika Dialog tersumbat

Habib sangat menyayangkan kepada pejabat yang menghambat keinginan umat Islam untuk melakukan dialog. Bukan sesekali, menteri selalu berdalih: tidak punya waktu, sibuk, sedang berada di DPR membahas persoalan Aceh dan sebagainya. Nah, ketika keinginan untuk dialog disumbat, kata Habib, jangan salahkan laskar untuk bertindak sendiri.

“Saya tidak mungkin selalu meredam laskar di bawah. Kalau saya redam laskar melulu, nanti saya dibilang dapat setoran dari miras. Laskar ini kebanyakan anak muda. Ibarat petasan, diantara laskar ada yang bersumbu panjang dan ada pula yang sumbu pndek. Biasanya sumbu panjang ledaknya lama, sedangkan sumbu pendek disundut langsung meledak. Bahkan, ada yang seperti petasan banting,” jelas Habib.

Habib mengaku kecewa, ketika FPI diminta agar melakukan aksi damai, laskar mencoba untuk patuh, bahkan sampai mendapat pengawalan ketat polisi. Kemudian setelah orasi, lalu pulang,hasilnya ngambang tidak ada keputusan yang bisa memastikan.

Adakalanya, demo yang disertai kerusakan, segera direspon dengan cepat. Buktinya, dua minggu tidak direspon untuk meminta kesediaan dialog, lalu FPI berunjuk rasa dan bertindak sendiri. Setelah melakukan kerusakan kantor Kemendagri oleh laskar FPI, Mendagri baru menyediakan waktu untuk berdialog. Kata Menteri, “Bib, besok kita dialog,” kata Habib mengutip ungkapan Mendagri Gemawan Fauzi. Andai Pak Menteri menskejulkan waktu untuk berdialog dengan FPI, pasti tidak akan ada demo. Desastian