Buruknya Sistem Birokrasi, Presiden Kencing Berdiri Menteri Kencing Berlari

JAKARTA (voa-islam.com) – Perekrutan birokrat atau pegawai negeri sipil yang masih sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sangat memprihatinkan. Reformasi birokrasi Indonesia harus mulai dari Lembaga Kepresiden. Presiden tidak perlu mengangkat staf ahli dan staf khusus yang tidak perlu.

Demikian diserukan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi di Jakarta, Senin (27/2/2012).

Sofjan mengatakan, karena Presiden banyak mengangkat staf ahli dan staf khusus maka para menterinya pun ikut-ikutan mengangkat banyak staf khusus dan staf ahli seperti dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dan sejumlah menteri lainnya. “Ya seperti kata pepatah, guru kencing berdiri murid kencing berlari,” kata dia.

Ia mengatakan, semakin buruknya birokrasi Indonesia karena sebagian besar menteri berasal dari partai politik. “Para menteri ini bukan konsen memimpin kementerian termasuk reformasi birokrasi tetapi malah sibuk mengurus partainya termasuk mencari duit sebanyak-banyaknya untuk kepentingan partainya,” tegas Sofjan.

Menurut Sofjan keberadaan Kementerian PAN hanya sebagai stempel saja. “Menterinya hanya banyak bicara tetapi nggak ada kerja,” kata dia.

Sofjan sangat prihatin karena sampai sekarang perekrutan birokrat atau pegawai negeri sipil masih sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut Sofjan, manajemen pemerintahan atau birokrasi seharusnya seperti manajemen perusahaan swasta, seperti perekrutan pegawai yang berdasarkan merit system, kenaikkan pangkat atau golongan berdasarkan prestasi dan kompetensi, punya sanksi yang tegas, serta punya job description yang jelas.

Sofjan pesimistis birokrasi Indonesia menuju ke arah perubahan yang baik. Pasalnya, Presiden sendiri tidak memberi contoh yang baik, serta sebagian besar menteri berasal dari partai politik. [taz/sp]