Hari Ini Sidang Paripurna, DPR Jangan Coba-coba Khianati Rakyat

JAKARTA (VoA-Islam) –  Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Sidang Paripurna membahas kenaikan harga BBM. Sidang semula akan berlangsung Kamis (19/3), namun karena pembahasan di Badan Anggaran yang belum selesai, maka Sidang Paripurna diundur menjadi Jumat (30/3) ini.

Diperkirakan, sidang akan berlangsung alot mengingat fraksi-fraksi di DPR masih terbelah antara yang setuju dan tidak atas rencana pemerintah tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, sidang akan memutuskan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara terbanyak.

Seperti diberitakan media massa, lima fraksi yang mendukung rencana kenaikan BBM adalah Demokrat, Golkar, Persatuan Pembangunan, Amanat Nasional, dan Kebangkitan Bangsa. Sementara tiga fraksi yang keras menolak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, dan Hanura. Fraksi Keadilan Sejahtera setelah Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, tidak mendukung kenaikan BBM karena akan memberatkan masyarakat.

Menarik untuk menunggu sikap anggota DPR dari PKS dalam Sidang Paripurna DPR hari ini. Apakah mereka akan tetap dalam pendiriannya untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak atau kembali kepada pragmatisme untuk merengkuh kekuasaan yang sedang dinikmati?

Jelas rapat Paripurna, Partai Golkar menegaskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam jumpa pers di kantor Golkar, Slipi, Jakarta, Golkar berpandangan, saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Sikap Golkar, menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Adapun Sikap PAN sendiri sudah bulat mendukung kenaikan harga BBM karena sesuai dengan arahan dari Ketua Umum PAN Hatta Radjasa mengenai adanya krisis minyak internasional. Fraksi PAN menjelaskan, DPR tidak memiliki wewenang menyetujui ataupun menolak kenaikan harga BBM. DPR hanya berwenang menyetujui dua opsi besaran subsidi energi.

Skenario di Sidang Paripurna

Pengamat politik menyebut ada tiga skenario peta sembilan fraksi di DPR bila dilakukan voting menyangkut kenaikan harga BBM. Skenario pertama, parpol koalisi solid mendukung kenaikan harga BBM. Jumlah suara mereka mencapai 423, terdiri dari Fraksi Demokrat (148), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), PPP (38), PKB (28). Kekuatan mereka mengungguli jumlah suara penolak kenaikan harga BBM yakni PDIP (94), Gerindra (26) dan Hanura (17) dengan total suara hanya 137.

Skenario kedua, PKS ikut menolak kenaikan harga BBM. Meski menyebrang ke tiga fraksi kontra kenaikan harga, namun tetap kubu ini akan kalah karena hanya memiliki 194 suara. Dengan demikian kelompok yang pro kenaikan tetap akan melenggang.

Skenario ketiga, PKS dan Golkar balik badan dari koalisi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dengan tambahan suara dari PKS dan Golkar, maka ada lima fraksi yang menolak kebijakan pemerintah terkait BBM.

Jika kedua partai ini (PKS dan Golkar) menyeberang ke mereka yang kontra kenaikan, maka akan ada 300 suara yang tidak pro dan 260 suara yang pro. Artinya, Demokrat cs yang pro kenaikan akan kalah. Maka yang menentukan adalah sikap PKS dan Golkar.

Situasi Jakarta siang ini sudah diwarnai beberapa aksi massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa berjanji akan terus menggelar aksi  hingga penetapan Sidang Paripurna.  

Kini rakyat Indonesia menunggu hasil ketetapan Sidang Paripurna. Apakah pro rakyat atau anti rakyat? DPR bukanlah wakil partai, melainkan wakil rakyat. Jika DPR menggolkan kenaikan harga BBM, maka semakin jelaslah, DPR telah mengkhianati rakyat. Sepertinya mahasiswa dan rakyat Indonesia menduduki Gedung DPR/MPR akan kembali terulang. Desastian