Anggota DPRD Gowa Dukung Warga & Ormas Islam Bubarkan Sekte Gafatar

GOWA (voa-islam.com) - Desakan warga muslim Gowa dan ormas Islam kepada pemerintah untuk membekukan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat dukungan banyak kalangan, termasuk anggota DPRD Gowa. Melalui Komisi IV DPRD Gowa, mereka mendesak Pemkab Gowa untuk secepatnya menindaklanjuti permintaan pembekuan Gafatar.

“Saya kira memang pemerintah sudah harus mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan Gafatar. Semua kan sudah jelas, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa itu sudah sangat jelas, Jika keberadaan Gafatar itu memang sesat,” cetus Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asrul Makkaraus kepada wartawan di ruang komisinya, Kamis (12/4/2012).

Asrul menegaskan, jika Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) harus bertanggungjawab dengan penyimpangan Izin yang dilakukan Gafatar. Apalagi, kata dia, keberadaan Gafatar di Gowa berkat izin dari Kantor Kesbang.

Minimal yang harus dilakukan Kesbang secepatnya, kata dia adalah mencabut izin Gafatar. Informasi yang diterima Asrul, Gafatar itu sudah ada di Gowa sejak tahun 2011 lalu.

“Bakesbang harus cabut izinnya dan bubarkan Gafatar itu. Jadi Sikap Kesbang harus jelas, jangan dia melihat persoalan ini,” kata Asrul diamini Sekretaris Komisi IV, Tajuddin.

Lebih lanjut, Asrul mengungkapkan, terkait dengan kontroversi keberadaan Gafatar, sebenarnya Komisi IV sudah pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak diantaranya Kementerian Agama RI Gowa, Dinas Sosial Bidang Keagamaan, MUI dan juga Bakesbang. Pada pertemuan itu, sebut Asrul, MUI memang mengungkapkan jika aktivitas yang dilakukan Gafatar ditemukan menyimpang. Waktu itu, lanjut Asrul, MUI menyampaikan jika ditemukan 10 kriteria ajaran Gafatar yang sesat.

“Makanya sekali lagi kami minta Bakesbang harus tegas. Cabut Izin aktivitas Gafatar. Toh, jika memang sudah dicabut tapi Gafatar masih melanjutkan aktivitasnya, berarti itu sudah pelanggaran hukum. Bukan apa, kita tidak ingin terjadi apa-apa. Apalagi masyarakat sudah gerah bahkan mengancam akan mengambil tindakan sendiri terhadap Gafatar jika pemerintah masih saja tidak peduli,” ketusnya.

Kemenag RI Gowa melalui Kasi Urais, Jamaris, saat dihubungi terpisah kemarin mengungkapkan jika pihaknya kembali akan melakukan rapat lanjutan tadi malam untuk membahas tentang keberadaan Gafatar. [Widad/ckrw]