PESISIR SELATAN (voa-islam.com) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, meminta pemerintah setempat dan pihak berwenang lainnya tidak memberikan izin dan merazia warung internet (Warnet) yang membiarkan anak-anak membuka situs porno.
"Kita berharap pemerintah segera mengambil tindakan terhadap pemilik Warnet yang bandel karena membiarkan anak sekolah membuka situs-situs yang bisa merusak mental. Jangan tunggu korban berjatuhan, baru tindakan itu diambil," imbuh Pengurus MUI Kabupaten Pesisir Selatan, Revonalisman, pada rapat pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Pesisir Selatan di kantor bupati setempat Painan, Jumat (27/4/2012).
Ia mengkhawatirkan jika pornografi tidak diberantas mulai sejak dini maka beberapa tahun ke depan akan tumbuh generasi-generasi bermental tidak baik. Menurutnya, dampak negatif pornografi lebih membahayakan dibanding narkoba karena bisa menimbulkan bermacam perbuatan tercela dan timbulnya penyakit masyarakat yang lebih susah untuk disembuhkan.
"Otak mereka yang sudah candu pornografi sudah mengalami kerusakan sangat fatal. Otak pecandu pornografi itu bodoh-bodoh," ujarnya.
Bagi mereka yang telah kecanduan pornografi, maka akan mudah melakukan perbuatan tercela seperti pemerkosaan, perampokan dan perbuatan tidak beretika lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencegah dan memberantas pornografi tersebut adalah pemerintah dan pihak berwenang lainnya harus segera melakukan penertiban Warnet yang ada di kabupaten tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan edaran kepada pemilik Warnet, antara lain isinya tidak membiarkan anak usia sekolah membuka situs-situs tersebut dan membatasi waktu berada di Warnet. Sementara kepada para orangtua juga diimbau untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlalu banyak menggunakan waktunya di Warnet.
Begitu juga dengan penggunaan telpon genggam (HP), karena dengan HP, mereka juga akan mendapatkan gambar-gambar tercela yang merupakan kiriman dari teman-temannya. Sosialisasi dampak negatif pornografi juga perlu dilakukan pemerintah hingga ke pelosok daerah dan sekolah-sekolah, sehingga menyentuh langsung anak-anak atau generasi muda tersebut. [Widad/rpb]