View Full Version
Sabtu, 04 Aug 2012

MUI Temui Menlu Desak Pemerintah RI Bantu Muslim Rohingya

JAKARTA (voa-islam.com) - Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menanyakan upaya pemerintah Indonesia terkait Muslim Rohingya.

MUI berpandangan, pemerintah Indonesia dapat melakukan berbagai langkah kongkrit sebab Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar atas penderitaan muslim Rohingya.

"MUI berpandangan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam melakukan diplomasi baik di tingkat global maupun regional bagi upaya penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada negara-negara lain," kata Ketua Komisi Luar Negeri MUI Pusat Saleh Daulay, Jumat (3/8/2012).

Dalam pertemuan yang digelar di Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta itu Menlu didampingi Direktorat Jenderal Asia Pasifik Yuri Octavian Thamrin, Direktorat Jenderal Multilateral Hasan Kleib, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Abdurrahman M. Fachir.

Sedang delegasi MUI dipimpin KH Ma’ruf Amin, dengan didampingi KH. Muhyiddin Junaidi, Dr. Amirsyah Tambunan, Prof. Dr. Amany Lubis, Dr. Saleh Daulay, H. M. Natsir Jubaidi, dan Hj. Machsanah Asnawi.

"MUI meminta agar pemerintah RI secara kelembagaan dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi suku Rohingya di Myanmar. Sebagai negara yang menghargai hak-hak Asasi Manusia, tentu hal ini penting dilakukan oleh Indonesia terutama untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia internasional," terang Saleh.

Sementara Menlu Marty Natalegawa berjanji akan menindaklanjuti usulan MUI setelah berkoordinasi dengan berbagai instansi.

"Marty menyambut baik usulan MUI agar pemerintah Indonesia ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah setelah berkordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait," tutur Saleh. [Widad/dtk]


latestnews

View Full Version