Pemerintahan SBY Tidak Memihak Rakyat

Dengan sangat telanjang pemerintahan SBY, tidak memihak kepada rakyat. Tetapi, hanyalah memihak kepada birokrasi pemerintahan, dan memanjakan para birokrat alias pegawai negeri sipil yang menjadi "abdi negara".

Padahal, pegawai negeri itu, tak lebih hanya sebagai "benalu", yang membebani APBN (Anggaran Belanja Negara). Sedangkan hasilnya tidak ada alias nol besar. Berapapun gaji pegawai negeri sipil (PNS), dinaikkan tetap saja korupsi terus beranak-pinak.

Hal ini terlihat dari ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2013 bahwa anggaran untuk 31 juta penduduk miskin hanya Rp75,3 triliun. Sedangkan pemerintah menganggarkan belanja pegawai untuk 4,7 juta PNS mencapai Rp241,1 triliun, ungkap Uchok Sky Khadafi dari FITRA (Indonesia untuk Transparansi Anggaran).

"Jumlah anggaran rakyat miskin tiga kali lebih rendah dari belanja pegawai. Artinya RAPBN 2013 tidak berpihak kepada rakyat miskin, tapi lebih ditujukan kepada para PNS," ujar Uchok dalam siaran persnya, Jumat (24/8/2012).

Menurutnya para PNS tidak layak mendapatkan kenaikan gaji, pasalnya kinerja yang ada di kementerian atau lembaga masih tidaklayak. Dengan kenaikan itu, ia menilai akan membuat mereka malas. Terlebih lagi mereka sudah mendapatkan gaji ke 13 dan kenaikan gaji sekitar 7 persen untuk tahun ini.

Selain itu Uchok juga menyayangkan dengan pembukaan besar-besaran rekrutmen PNS setiap tahunnya. Hal itu akan semakin beratnya anggaran yang bersifat rutin. "Pemerintah sebaiknya menghentikan rekrutmen PNS karena pembangunan semakin terbatas akibat beratnya anggaran," tambahnya.

Dana APBN itu, hanyalah  habis digunakan membayar PNS, yang notebene tak menghasilkan apapun bagi kehidupan negeri ini. Justeru sektor pembangunan dan kesejahteraan rakyat terkikis, dan dana APBN habis digunakan menggaji PNS. af/ilh.