Yusril Ihza Mahendra : Sangsi Kemauan Presiden SBY Memberantas Korupsi

Jakarta (voa-islam.com) Iklan Partai Demokrat, yang sudah dilihat oleh rakyat Indonesia, yang menampilkan Presiden SBY, dan jajaran petinggi Partai Demokrat, termasuk Ibas, yang menegaskan dalam iklan, "Katakan Tidak Pada Korupsi", ternyata itu, hanyalah omong kosong belaka. Karena, belum ada keseriusan pemerintahan SBY memberantas korupsi. Korupsi tetap merajalela di seluruh tingkatan di Indonesia.

"Katakan Tidak Pada Korupsi" itu, hanyalah "gombal" belaka. Tak ada tindkaan konkrit, khususnya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Praktek korupsi masih berlanjut, tanpa bisa dihentikan oleh pemerintah. Bahkan, sekarang tercium adanya rekayasa, tentang hasi audit BPK, yang sudah menghilangkan bagian menyebutkan keterlibatan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang.

Sudah begitu banyak kader Demokrat, yang di vonis, dan kemudian masuk bui, seperti Bendahara Umum, Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan masih banyak lagi yang ngantri, seperti Siti Hartati Murdaya. Tentu, yang paling penting, bagaimana nasib dua tokoh utama, Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng? Apakah keduanya juga bakal menyusul Nazaruddin dan Angelina Sondakh?

Presiden SBY, sebentar namanya sempat menjadi "buah bibir", ketika terjadi polemik dan konflik antara Polisi dengan KPK, terkait dengan kasus Simulator SIM, yang menjadikan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, dan Presiden SBY memihak kepada KPK. Tetapi, kasusnya sampai sekarang belum dilimpahkan kepada KPK, karena nampaknya polisi masih alot, dan ingin mengulur-ulur waktu.

Dibagian lain, mantan Menteri Sekretaris Kabinet, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, fokus pemerintah masih pada upaya pemberantasan bukan pencegahan. Kondisi ini harus dihentikan agar praktik korupsi dapat diminimalisasi dengan melakukan pembenahan sistem pemerintahan.

"Semoga ini bukan pembiaran sistem yang sengaja dibuka agar praktik korupsi tetap ada," jelas Yusril, Senin (22/10/1202).

Yusril pertanyakan peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat berujar akan memimpin perang terhadap korupsi di awal pemerintahannya. Pertanyaan itu terlontar lantaran dia tidak melihat upaya yang jelas dari pemimpin negara itu. "Tidak ada tindak lanjut konkret dari janjinya itu," tegas Yusril.

Tentu, bukan hanya Yusril yang menunggu janji Presiden SBY, tetapi juga rakyat Indonesia ingin melihat kesungguhan Presiden mengakhiri tindak kejahatan korupsi yang sangat merugikan rakyat. 

Selanjutnya, hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN),menunjukan mayoritas respondennya yakni 55,4% menilai kondisi pemerintahan SBY tidak mengalami perbaikan dibanding periode pertama pemerintahannya. Sebanyak 25,9% responden menilai kondisi pemerintahan saat ini lebih buruk dari lima tahun lalu.

Survei juga dilakukan terkait kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat saat ini. "48,7% responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya tidak mengalami perbaikan dibandingkan lima tahun lalu," papar peneliti LSN Dipa Pradipta di Jakarta, Senin (22/10/2012).

Memang, akibat korupsi yang meluas itu, berdampak terhadap kondisi rakyat secara nasional, dan semakin sulit kehidupan rakyat dibawah. af/hh