Lima Masalah Pelayanan Haji yang Harus Diperhatikan Pemerintah

Berita Haji (VoA-Islam) - Masih banyaknya persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Hal ini juga menjadi konsentrasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

Anggito menjelaskan, sudah menerima berbagai masukan, kritikan maupun saran. Dari poin-poin tersebut telah tersusun dalam rencana untuk melakukan terobosan baru. Namun ia belum bisa memaparkan kepada publik terobosan yang akan diberlakukan.

Menurutnya, ada lima masalah yang teridentifikasi dalam proses penyelenggaraan haji 2012. Kelima masalah itu terkait transportasi, katering, pengamanan, pemondokan, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelayanan di Tanah Suci. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu.

Masalah transportasi, terkait terbakarnya bus jamaah dari Madinah ke Makkah, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Naqabah untuk membicarakan masalah ganti rugi koper jamaah yang terbakar. Selain itu juga persoalan kapasitas bus pengangkut jamaah dari Madinah ke Makkah yang kecil, sehingga koper tak terangkut.

Terkait katering, adanya temuan roti berjamur di Madinah.  Selain itu, masih adanya keterlambatan pelayanan kedatangan katering. Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut telah selesai diatasi.

Masalah ketiga, terkait keamanan. Pada musim haji 2012, jumlah jamaah yang menjadi korban penipuan, pencurian, dan penjambretan meningkat. Hingga Rabu (17/10), jumlah kerugian yang dialami jamaah akibat aksi kriminalitas selama di Makkah mencapai Rp 267 juta dan 94.865 riyal Arab Saudi.

Guna mencegah banyaknya jamaah yang kehilangan uang, kata Anggito, solusinya adalah bekerja sama dengan bank pemerintah. Agar tak menyimpan uang dalam bentuk tunai, jamaah bisa menyimpan uangnya dalam bentuk ATM. ‘’Namun, belum ada bank yang siap,’’ tutur Anggito.

Selain itu, pihaknya juga menambah jumlah tenaga pengamanan dengan memperbantukan petugas dari berbagai sektor. ‘’Kita juga bekerja sama dengan kepolisian Masjidil Haram. Pemerintah juga telah  membentuk unit pelayanan khusus bagi jamaah yang tersesat atau tertinggal saat beribadah di Masjidil Haram.

Masalah lainnya adalah terkait pemondokan, yakni masih ada pemondokan di Makkah yang tak sesuai kapasitas dan ada pula yang ternyata tak bisa dipakai. Untuk mengatasi itu, pihaknya telah mencarikan pemondokan pengganti.

‘’Ada pula pemondokan yang tak memiliki dapur, sehingga jamaah tak bisa memasak,’’ paparnya.  Guna mengatasi masalah itu, pihaknya memberikan katering kepada jamaah yang pemondokannya tak dilengkapi dapur. Kita berikan katering, dua kali sehari.’’

Masalah lainnya adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada jamaah haji selama di Tanah Suci. Sejumlah pemda ada yang memberikan layanan katering dan transportasi kepada jamaahnya. Hal itu kerap menimbulkan kecemburuan pada jamaah lain. Sebagai contoh, DKI Jakarta memberi subsidi katering dan transportasi bagi jemaahnya di Mekkah. Tindakan itu juga mulai diikuti Lampung, Bogor dan Sumatera Utara.

Meski begitu, kata Anggito, kinerja petugas haji Indonesia tahun ini diakui lebih baik.  ‘’Respons petugas baik di tingkat sektor maupun daker sangat cepat,’’ paparnya. Selain itu, kinerja tenaga kesehatan juga diakui sangat baik.  Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan cepatnya pelayanan kesehatan dan kunjungan dokter serta perawat ke setiap pemondokan jamaah. Desas/ Sinhat