HASMI: Polri Harus Meluruskan Informasi Terkait Stigmatisasi HASMI

Jakarta (VoA-Islam) – Tadi siang, sejumlah aktivis DPP HASMI (Harakah Suniyyah untuk Masyarakat Islami) yang didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi Gedung Humas Mabes Polri untuk memberi klarifikasi terkait penangkapan teroris yang mengatasnamakan HASMI. Dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, Polri menyebut HASMI sebagai jaringan teroris baru yang kemudian ramai diberitakan media massa.

Kepada wartawan, Ketua DPP HASMI Ustadz Dr. Muhamad Sarbini, MHI menegaskan, penyebutan nama HASMI oleh Polri atau pun pihak yang mengatasnamakan HASMI, sangat merugikan organisasinya yang sama sekali tidak mendukung aksi kekerasan di Indonesia.

“Kami adalah HASMI yang memiliki singkatan Harakah Suniyyah untuk Masyarakat Islami, dan bukan HASMI dengan singkatan Harakah sunni untuk masyarakat Indonesia. Jadi jelas, HASMI yang saya pimpin, sangat berbeda dan bertolak belakang dengan HASMI pimpinan Abu Hanifah yang selama ini ramai diberitakan media massa,” ujar Ustadz Sarbini.

HASMI  (Harakah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami) merupakan Ormas Islam resmi yang terdaftar di Kemdagri dirjen kesbangpol dengan no 01-00-00/0064/D.III.4/III/2012 yang didirikan sejak tahun 2005 dan berdomisili di Jalan Raya Cimanglid Gang Purnama RT 05/01 Sukamantri Tamansari Bogor, bergerak dalam bidang dakwah umum, sosial dan pendidikan. Saat ini ada 10 ribu anggota HASMI di Pulau Jawa. Untuk membuktian keanggotaan, selama ini HASMI bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Selain itu, eksistensi kelembagaan HASMI (Harakah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami) juga didasarkan atas rekomendsi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI Dirjen Bimas Islam serta rekomendasi dari MUI Pusat yang menyatakan bahwa HASMI adalah ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, serta sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan membantu umat Islam Indonesia dengan prinsp dakwah yang Islami.

“Dalam berdakwah, kami anti dengan kekerasan dan pengrusakan sendi-sendi kemasyarakatan. Selama ini, kami aktif membantu pemerintah melalui pendirian sekolah, rumah yatim-piatu, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, termasuk pembangunan masjid, madrasah dan MCK di seluruh Indonesia yang pengelolaannya diserahkan masyarakat umum. Setiap aktivitas yang dilakukan HASMI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan,” jelas Ust Sabini.

Selaku Ketua Umum HASMI (Harakah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami), Ust Sarbini berharap agar Mabes Polri meluruskan informasi kepada masyarakat luas tentang penyebutan HASMI sebagai jaringan teroris baru. Setidaknya tidak menjadi stigma baru bagi HASMI yang dipimpinnya. “Sehingga kami dapat tenang dan melaksana aktivitas sesuai prinsip Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.”

Ust Sarbini mengingatkan, jika ada pihak yang mencatut institusinya sehingga dapat merugikan dan mencemarkan nama baiknya, ia tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum, baik tuntutan pidana maupun perdata sesusai peraturan yang berlaku.

Pihak yang mengatasnamakan HASMI (Harakah sunni untuk masyarakat Indonesia) yang beralamat di Solo, diakui Sarbini, jelas sangat merugikan HASMI (Harakah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami). “Yang pasti, kami tidak mengenal sama sekali Abu Hanifah, juga tidak berhubungan baik, langsung atau tidak langsung. Sebelas orang yang ditangkap Densus 88, jelas bukan anggota kami. Karena itu kami merasa terganggu, terpengaruh dan dirugikan dengan pemberitaan seputar penangkapan jaringan terorisme yang mengatasnamakan HASMI,” tandas Sarbini. Desastian