Kontras Nilai Poso Bisa Melebar Ke Konflik Antarwarga

JAKARTA (VoA-Islam) – Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan, jika pemerintah tak bisa menangani Poso,  tidak tertutup kemungkinan bisa menjalar menjadi konflik antarwarga.

"Kalau polisi salah kelola bisa  berimbas ke konflik antarwarga," kata Wakil Koordinator Kontras Syamsul Nur Alam dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (04/11), ketika membahas hasil pantauannya.

Kontras mengaku  telah melakukan pemantauan di Poso sejak 28 Oktober hingga 3 November kemarin. Pemantauan dilakukan di dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, Desa Kalora dan Poso Pesisir Utara. Penanganan kasus terorisme di Poso bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya  pada 11-22 Januari 2007, Mabes Polri menggelar operasi penegakan hukum dengan sandi Lanto Dago untuk menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kekerasan di Poso.

"Kontras berulangkali menyerukan agar Polri mengedepankan dialog dan  mempertimbangkan kondisi psikologis warga. Wilayah yang menjadi target operasi merupakan wilayah yang dulunya konflik dan proses pemulihan warga belum berjalan secara sempurna," jelas Syamsul.

Syamsul mencontohkan operasi polisi yang dilakukan pada 3 November kemarin di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Gebang Rejo Poso Kota. Operasi itu dilakukan di tengah pemukiman padat penduduk dengan jumlah aparat gabungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Brimob Polda Sulawesi Tengah, dan Polres Poso. Khalid Tumbingo tewas dalam operasi ini. Warga kemudian  melakukan aksi protes di depan Markas Polres Poso dan di pasar Sentral Poso menuntut polisi mengembalikan jenasah Khalid.

"Model operasi penindakan polisi menunjukkan komunikasi antara Kepolisian dan warga Poso tidak berjalan baik," ujar Syamsul.

Dari hasil temuan di Poso, Syamsul meminta agar Pemerintah Pusat, DPR,  Komnas HAM, dan Ombudsman melakukan evaluasi situasi di Poso yang cukup  rumit. Kontras menyebut pemerintah belum menemukan pendekatan yang tepat bagi korban konflik di  Poso, Sulawesi Tengah.

"Korban dan keluarga konflik masih merasakan trauma dan dendam. Belum  berhasil dipulihkan melalui program pemerintah," Sinung Karto selaku  koordinator advokasi Kontras terkait meningkatnya aksi kekerasan di Poso sejak pertengahan September 2012, di Jakarta, Ahad  (04/11). Desas/dbs