Jika Jakarta Terus Menerus Banjir, Ibukota Negara Pindah ke Kalimantan

JAKARTA (VoA-Islam) – Bencana banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta telah mengganggu jalannya pemerintahan, social dan ekonomi. Sehingga memunculkan wacana pemindahan Ibu Kota. Kesemrawutan Jakarta saat ini dinilai berbagai pihak sudah tidak layak menjadi Ibu Kota.

Salah satu wacana tempat pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ketempat yang lebih aman itu adalah Kalimantan. Andrinof Chaniago, Tim Visi Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia itupun telah memindahkan Ibu Kotannya," jelasnya Andrinof di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2013) lalu.

Menurut Andrinof, setidaknya ada enam alasan untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.

Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia. Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998.

Di sisi lain, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan social yang makin tinggi.

Menurut Andrinof, selama ini Jakarta telah gagal menjalan peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota pemerintahan. Indikasinya, gagal dalam melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga kegagalan dalam pengendalian penduduk serta transportasi kota.

Menyangkut anggaran pemindahan, ungkap Andrinof tidaklah terlalu besar. Pemerintah,ungkapnya, cukup menyisahkan 1 persen dari APBN selama 10 tahun."Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru.

SBY Mendukung

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terbuka dan tidak tabu bersedia berdiskusi atas wacana perpindahan Ibu Kota negara.  Menurut Presiden, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya.

Presiden SBY bahkan telah  mengajukan tiga skenario perpindahan Ibu Kota yang perlu didiskusikan oleh publik. Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan."Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, permukiman, dan tata ruang wilayah," tuturnya.

Kemudian skenario kedua yakni membangun Ibu Kota yang benar-benar baru. Kata Presiden lanjut Velix, sejatinya dibangun totally new capital. Sedangkan skenario ketiga, Ibu Kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

"Atas tiga skenario itu, Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa untuk membahas secara terbuka, matang, dan komprehensif atas wacana ini. Karena, kebijakan perpindahan ibukota dan atau pergeseran pusat pemerintahan harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa," ujarnya.

Ketika ditanya wacana pemindahan Ibukota Negara, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bukan saatnya untuk membicarakan hal itu saat ini."Kita konsentrasi dulu ke banjir, nanti (pindah ibukota) urusan nanti," kata Jokowi, Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (18/1) lalu.

Sementara itu, saran agar pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota ke daerah lain, ditanggapi serius oleh Komisi II Bidang Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR. Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, pihaknya akan segera mendiskusikan usulan tentang perpindahan Ibu Kota ke daerah lain. Selain itu, Komisi II juga akan mengkaji, apakah pusat pemerintahan negara ini juga harus terpisah dengan pusat perdagangan. Desastian/dbs