Gara-gara Fasilitas Mobil, Komnas HAM Dilanda Konflik Internal

JAKARTA (voa-islam.com)  -  Senin (11/2) siang tadi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat dengan Komnas HAM di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013). Salah satu agenda rapat, yakni membahas konflik internal di Komnas HAM.

"Kita bahas semua masalah, dari kinerja, masalah HAM terkini, dan konflik internal Komnas HAM," kata Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Minggu ( 10/2/2013 ).

Pasek mempertanyakan kinerja Komisioner Komnas HAM karena baru menjabat beberapa bulan sudah terjadi konflik. Dia berharap agar para Komisioner fokus pada tugas penegakan HAM untuk kepentingan masyarakat.

Seperti diberitakan, konflik internal Komnas HAM berujung pada mundurnya pimpinan setelah rapat paripurna menetapkan perubahan masa kerja pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Dalam rapat yang dilaksanakan Rabu (6/2), dari 13 komisioner, 4 orang menolak perubahan masa kerja pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Mereka adalah Otto, Wakil Ketua Sandra Moniaga, M Nurkhoiron, dan Roichatul Aswidah.

Kisruh di Komnas HAM dimulai dalam pleno pada awal Januari lalu. Saat itu sembilan komisioner meminta agar masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang 2,5 tahun diubah menjadi 1 tahun. Alasan yang dikemukakan, hal itu terkait menerjemahkan prinsip kolektif kolegial dan reformasi birokrasi.

Namun, dalam pertemuan internal tersebut, dibahas soal kesenjangan fasilitas antara komisioner yang menjadi anggota dan ketua. Ketua Komnas HAM mendapat mobil dinas Toyota Camry, sedangkan anggota menggunakan mobil operasional.

Berebut Fasilitas

Terbetik kabar, konflik yang terjadi di internal Komnas HAM, bermula saat pleno awal Januari 2013 lalu. Saat itu sembilan komisioner meminta agar masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang 2,5 tahun diubah menjadi satu tahun saja.

Dalam pertemuan internal itu juga dibahas soal kesenjangan fasilitas antara komisioner yang menjadi anggota dan ketua. Ketua Komnas HAM mendapat mobil dinas Toyota Camry, sedangkan anggota menggunakan mobil operasional.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengakui, memang ada perbedaan fasilitas, tetapi komisioner lalu sepakat fasilitas itu akan disamakan. Sebelumnya, Sekjen Komnas HAM Masduki Ahmad mengatakan, hanya ketua dan wakil ketua yang mendapatkan mobil dinas.

Namun, Nur Kholis mengatakan, fasilitas tidak menjadi perhatian utama. Perubahan dalam masa kepemimpinan itu tidak terkait fasilitas. Apalagi soal fasilitas itu dari masa kepemimpinan sebelumnya juga sudah dibahas.

Akibat kekisruhan itu, staf Komnas HAM menggelar unjuk rasa, kemarin. Mereka membawa karton bertuliskan ”SOS Komnas HAM”. Dalam pernyataan yang ditandatangani 86 orang itu, mereka menyatakan mogok melayani para komisioner sampai ada dialog. Menurut Asri Oktavianty, anggota staf Komnas, perubahan masa kepemimpinan itu berpengaruh pada pelayanan masyarakat. ”Bulan depan pimpinan baru. Setiap orang bisa jadi pimpinan, seperti arisan,” kata Asep Mulyana, anggota staf lainnya.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, menyayangkan konflik di Komnas yang bisa mengganggu konsentrasi kerja. Eva menduga masalah di Komnas antara lain dipicu adanya komisioner yang masih menjadi ”pencari kerja”.

”Motif ekonomi agaknya masih menjadi persoalan bagi sejumlah komisioner. Akibatnya, perbedaan fasilitas seperti yang diterima ketua dan anggota Komnas HAM menjadi masalah dan bahan rebutan,” ucap Eva, anggota Fraksi PDI-P.

Dulu, jabatan sekjen dipegang komisioner, yaitu Asmara Nababan. Uang kehormatan (honor) antara ketua dan anggota sama, termasuk fasilitas lainnya. Dulu Komnas HAM tidak birokratis seperti sekarang. ”Dulu berat dipikul, ringan sama dijinjing. Akhir-akhir ini seperti ada yang berebut posisi, berebut fasilitas,” katanya.

Disayangkan

 

 Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan konflik internal yang terjadi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aboebakar mengatakan, konflik internal itu bisa menjadi kabar buruk penegakan HAM selama lima tahun mendatang.

"Bagaimana mungkin bisa berkonsentrasi untuk mengawal penegakan HAM di Indonesia jika diawal masa jabatan sudah tak kompak begini," katanya, Jumat (8/2).
Aboebakar menambahkan, seharusnya ada kesadaran komunal oleh seluruh anggota komisioner. "Kepemimpinan mereka kan sebenarnya kolektif kolegial," tegasnya.

Kata Aboebakar, tidak kompaknya anggota komisioner akan berdampak pada lemahnya kinerja Komnas HAM. "Ini kan baru berapa bulan kok sudah kayak gini, bagaimana nasib lima tahun ke depan," heran dia.

Menurutnya, jika ini terus berlarut akan banyak persoalan HAM yang terlantar. Tentunya, kata dia,  masyarakat juga yang akan sangat dirugikan. Ia menambahkan, kalau memang yang menjadi persoalan adalah fasilitas, seperti mobil Camry untuk Ketua atau sepinya peminat subkomisi pengkajian yang dinilai kering, itu yang repot. "Bila orientasinya adalah pendapatan dan fasilitas mungkin lebih tepat bila mereka dulu mendaftar ke korporasi, bukan menjadi komisioner Komnas HAM," kata Aboebakar.

Dia berharap para anggota bisa lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, jangan terlalu menonjolkan kepentingan pribadi. "Itu namanya egois," tegasnya.

Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyarankan agar konflik di Komnas HAM diselesaikan secara internal komisioner. ''Kisruh internal itu jelas mengganggu kinerja Komnas HAM, dan sebaliknya diselesaikan internal komisioner,'' ujar Mahfud, Ahad (10/2). [desastian]