Bedah Buku Wawasan Kebangsaan Habib Riziq : Bung Hatta Berdusta?

JAKARTA (voa-islam.com) – Di masa Orde Lama dan Orde Baru, umat Islam selalu distigmakan sebagai musuh Pancasila, anti NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Padahal, peran umat Islam dalam memperjuangkan dan mempertahakan kemerdekaan begitu besar.

“Ingat, Pangeran Diponogoro, Teuku Umar, Imam Bonjol, adalah pejuang Islam yang bertempur melawan penjajah Belanda. Bahkan Pattimura adalah  seorang muslim yang juga berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya, perlu klarifikasi sejarah. Sehingga stigma umat Islam anti NKRI adalah sebuah persepsi yang salah," kata Ketua DPP FPI Habib Muhsin Alatas dalam bedah buku " Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah" (karya Habib Rizieq Syihab) di Jakarta.

Menengok sejarah lahirnya Pancasila, ternyata umat Islam dihadapi oleh pengkkhinatan, termasuk pengkhinatan atas pencoretan 7 kata dari Piagam Jakarta. Sejarah mencatat, Panitia Sembilan berhasil melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menetapkan lima dasar negara. Diantara butir sila itu adalah: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syaria Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Inilah yang disebut Pancasila Piagam Jakarta.

“Pancasila Piagam Jakarta adalah merupakan Pancasila yang paling asli, autentik dan orisinil serta konstitusional,” Habib Muhsin mengutip pernyataan Habib Rizieq dalam bukunya “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah”.

Pengkhianatan Pancasila  

Setelah proklamasi kemerdekaan, sore harinya (17 Agus tus 1945) Bung Hatta mengaku didatangi seorang Opsir Kaigun (Admiral Angkatan Laut Jepang) yang meminta agar Syariat Islam dihapuskan dari Dasar Negara Indonesia dengan alasan adanya keberatan dari tokoh Kristen Indonesia Timur.

Yang jelas, Bung Hatta tidak pernah menyebutkan identitas opsir Kaigun dan tokoh Kristen Indonesia Timur yang keberatan tersebut, serta siapa pula saksi dari peristiwa tersebut pun tidak jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan sejarah hingga kini: apakah fakta atau rekayasa?

Lalu keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 digelar siding PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk tujuan mengakomodir aspirasi tersebut.  Sidang PPKI hanya berlangsung dua jam, dan tak satupun tokoh Islam dari Panitia Sembilan yang hadir.

Dalam sidang yang singkat dan terburu-buru itu, Bung Hatta mengusulkan empat perubahan Piagam Jakarta, yaitu: Pertama, kata Muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, dasar negara yang termaktub dalam Muqaddimah diubah dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syaria Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keempat, syarat Presiden diubah dari “orang Indonesia yang beragama Islam” menjadi “orang Indonesia asli”.  Usul itu pun diterima tanpa hambatan.

“Empat perubahan yang dilakukan Bung Hatta adalah bukti sebuah pengkhinatan. Bung Hatta telah berdusta. Kata Syariat Islam yang dihapus dengan dalih untuk meredam gejolak rakyat Indonesia bagian timur terbantahkan. Hingga kini, meski penghapusan kata syariat Islam telah dihapus, tetap saja Maluku, Papua, dan Timor-timur bergolak, dan ingin memisahkan diri,” kata habib Muhsin.

Mengenai Pancasila, Habib menegaskan, Pancasila bukanlah barang yang sakral dan sakti.  Namun demikian, tidak benar jika umat Islam Indonesia menolak Pancasila. Umat Islam hanya menolak Pancasila untuk dimitoskan dan disakralkan, seperti di zaman Soeharto. “Pancasila Asli dalam Piagam Jakarta, yang berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya, harus direbut kembali.”

Soal NKRI, kata Habib Muhsin, umat Islam Indonesia mengakui bhineka tunggal ika (pluralitas). Tapi, umat Islam menolak pluralism agama. Jadi harus dibedakan, mana keterbelakangan yang mengatasnamakan bhineka tunggal ika. Jika suatu budaya itu melestarikan keterbelakangan, maka  harus ditolak.

Sebagai contoh, orang Papua yang masih menggunakan koteka tidak bisa dikatakan sebagai upaya melestarikan budaya atas nama bhineka tunggal ika.  Orang Papua harus pake baju. Dengan demikian, bhineka tungga ika yang benar adalah yang mengedepankan peradaban manusia. [desastian]