JAKARTA (voa-islam.com) – Video kebrutalan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) terhadap warga Poso menyebar luas di dunia maya. Rekaman penganiayaan tersebut diunduh ke Youtube pada Jumat, 1 Maret 2013 lalu. Bila melihat cara Densus melumpuhkan warga Poso yang baru diduga teroris, ternyata menyerupai tentara Thailand ketika membantai umat Islam Patani di Narathiwat, Thailand Selatan. Dengan telanjang dada dan tangan terikat ke belakang, pejuang muslim Patani itu diperlakukan dengan cara yang sadis.
Tak Bai adalah nama salah satu tempat di Provinsi Narathiwat Thailand Selatan. Delapan tahun yang lalu, tepat nya 24 Oktober 2004 terjadi suatu peristiwa yang sangat menyayat hati. Umat Islam yang saat itu sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, dibantai dengan bengis dan sadis oleh tentara Siam Thailand. Tak Bai yang terletak di pinggir salah satu pantai itu dipenuhi genangan darah dan tumpukan mayat. Peristiwa itu dikenal dengan tragedi Takbai.
Melihat video kekerasan Densus 88 terhadap warga Poso berdurasi sekitar 13.55 menit itu tergambar jelas puluhan polisi berpakaian seragam. Sebagian di antara mereka mirip seragam Densus 88, serba hitam. Ada juga polisi berseragam Brigade Mobil. Mereka menenteng senjata laras panjang.
Lihatlah bagaimana cara Densus 88 melumpuhkan warga Poso. Pada menit awal terlihat beberapa warga dengan tangan terikat, berbaring di tengah tanah lapang sambil bertelanjang dada. Menit berikutnya, terlihat seorang warga dengan tangan terborgol berjalan menuju tanah lapang seorang diri. Terdengar suara teriakan petugas kepada orang tersebut agar membuka celana.
Sambil berjongkok dia membuka celana. Gambar berikutnya, orang tersebut sudah berdiri sambil berjalan, namun tiba-tiba tersungkur. Dia terkena tembakan di dada tembus ke punggung. Meski sudah tertembak, dia dipaksa berjalan ke tanah lapang.
Orang itu diketahui bernama Wiwin setelah polisi menginterogasinya. Meski Wiwin bersimbah darah, polisi tetap saja menanyai dia tanpa berusaha untuk menolong. Bahkan ada di antara polisi yang justru mengingatkan Wiwin bahwa sebentar lagi akan mati. "Win istigfar, kamu sudah mau mati," kata seorang polisi kepada Wiwin.
Staf khusus Forum Silaturrahmi Ormas dan Lembaga Islam, Mustofa Nahrawardaya, mengatakan video kekerasan polisi yang muncul di youtube tersebut mirip dengan video yang diserahkan tokoh agama kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Kamis lalu.
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan video tersebut membuktikan telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh personel polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menemukan indikasi serupa. Mustofa mengatakan tokoh agama memiliki empat buah video kekerasan oleh polisi dalam menangani terduga teroris. Video tersebut diperoleh tokoh agama dari seseorang sepekan lalu.
"Kami juga akan ke Poso pekan depan. Kapolri sudah menjanjikan bertemu saksi dalam kondisi selamat," kata Mustofa, Sabtu, 2 Maret 2013. Mustofa mendapat informasi bahwa Wiwin masih hidup. Dia sekarang ditahan di satu lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. "(Wiwin) itu yang akan kami temui," kata dia.
Janji Komnas HAM
Seperti diberitakan sebelumnya di media massa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berjanji akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan satuan Detasemen Khusus Antiteror terhadap sejumlah terduga teroris. Termasuk akan meminta pertanggungjawaban secara hukum jika aparat Densus 88 terbukti melanggar HAM berat.
"Kami akan bawa ke Pengadilan Adhoc (khusus) HAM. Kami sedang susun langkah-langkahnya," kata Komisioner Komnas HAM Seani Indriani.
Untuk langkah pertama, Komisi akan mengumpulkan bukti dengan bekal sejumlah video dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan tim Densus. Komnas hendak memverifikasi keaslian video itu. Termasuk kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat, korban, hingga lokasi kejadian. "Yang terpenting adalah hasil otopsi ulang terhadap korban meninggal," kata Seani.
Sebab, selama ini hasil otopsi terduga teroris yang meninggal selalu berasal dari polisi. Sedangkan polisi biasanya hanya menyatakan terduga teroris meninggal karena upaya petugas mempertahankan diri.
Seani meminta agar Polri bersedia terbuka memberikan informasi yang diperlukan Komnas HAM. Sebab, langkah yang ditempuh Komnas bukan untuk memperburuk citra Polri atau Densus, tapi memperbaiki kinerja.Desastian/dbs