Adu Kuat Bukti, Ormas Islam Masih Punya 5 Video Kebrutalan Densus 88

JAKARTA (voa-islam.com) – Ormas Islam dan Polri saling berbantah-bantahan tentang video kebrutalan Densus 88 di Poso. Boleh saja Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan video kekerasan yang dilakukan Densus 88 dan Brimob itu merupakan gabungan video tahun 2007 dan 2012. Namun tokoh muda Muhammadiyah yang juga Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Musthofa B. Nahrawardaya membantahnya.

Mustofa menegaskan, bisa saja Polri membantah. Hanya saja perlu diingat, itu baru satu kasus cuplikan video yang beredar di masyarakat. Sebab, Muhammadiyah dan Majelis Ulama (MUI) masih memiliki 5 video lain yang belum dibuka.

“Biar saja Polri membantah dan membela diri, MUI dan Muhammadiyah masih punya 5 video lain yang bisa dibuka sewaktu-waktu, yang jika dibuka masyarakat bisa terkaget-kaget, “ ujarnya, seperti diberitakan Hidayatullah.cohari Kamis (07/03/2013) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta.

Musthofa yang juga pengurus Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah hadir dalam pertemuan ormas-ormas Islam  yang tergabung dalam  Silaturrahim Ormas Lembaga Islam (SOLI). Ia bersama ormas di SOLI berharap pemerintah dan Polri ada i'tikad baik atas dugaan pelanggaran HAM berat ini.

SOLI yang dihadiri lebih kurang 27 ormas Islam, kemarin, mendesak pemerintah melakukan evaluasi atau bila perlu membubarkan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Kemanusian (HAM) berat.

Dr Marwah Daud Ibrahim, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesa (ICMI), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta no. 62 Jakarta Pusat, Kamis (07/03/2013) siang mengatakan, "Densus 88 dalam banyak kasus telah terbukti melampaui kepatutan, dan batas perikemanusiaan berupa penangkapan, penculikan, penyiksaan, intimidasi dan pembunuhan yang sebagain terekam dalam video yang beredar."

Kata Marwah, terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama perdamaian dan kerahmatan bagi seluruh umat manusia."Terorisme tidak ada kaitan dan tidak dibenarkan dikaitkan dengan Islam," ungkap Marwah.

Marwah mendesak agar kinerja Densus 88 dievaluasi termasuk sumber keuangannya. "Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi, mengaudit kinerja termasuk keuangan Densus 88," tegas Marwah.

Marwah mengusulkan perlunya lembaga untuk menggantikan Densus 88 dalam menghadapi terorisme. Menggantikannya dengan lembaga baru yang kredibel, profesional, dan berintegritas dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat," pungkas Marwah.

Sementara secara terpisah, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai penyelenggara negara kurang adil. "Ekstrem kanan dihadapi dengan senjata, pada saat yang sama ektrem kiri, sisa komunis dan islamopobhia, dihadapi dengan sangat lunak karena berhasil mengendarai HAM," kata Hasyim di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Hasyim mendukung ormas islam yang menuntut pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri karena dinilai telah melanggar HAM di dalam menjalankan tugasnya. Desastian/hidcom