Umat Islam Poso Kecewa Komisi III tak Serius dan Takut Datang ke TKP

JAKARTA (voa-islam.com) - Pengamat kontra terorisme, Harits Abu Ulya menyayangkan sikap anggota DPR RI dari Komisi III yang takut datang ke Poso. Menurutnya hal ini menjadi indikasi betapa tak seriusnya wakil rakyat untuk mengadvokasi korban kekerasan aparat Densus 88 di Poso.

Harits menyampaikan, rombongan Komisi III yang dipimpin Al Muzammil Yusuf saat ini hanya berada di Hotel Santika, Palu dan enggan turun langsung ke TKP di Poso.

“Batalnya Komisi III DPR ke Poso menjadi indikasi betapa tidak seriusnya wakil rakyat untuk advokasi persoalan yang terjadi di Poso. Mereka jauh-jauh dari Jakarta, rombongan sekitar tujuh orang bersama staf dan dipimpin Al Muzammil Yusuf kekeh bertahan di Palu tepatnya di hotel Santika-Palu,” kata Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu kepada voa-islam.com, Selasa (2/3/2013).

Ia mengungkapkan, enggannya rombongan Komisi III terjun ke Poso lantaran alasan klise problem jarak dan waktu, serta gosip aparat kepolisian yang menakut-nakuti bahwa keamanan di Poso tidak Kondusif.

“Alasannya sangat klise, hanya karena problem teknis jarak dan waktu. Inilah kwalitas wakil rakyat, hanya hambur-hamburkan uang rakyat. Hanya karena ‘gosip’ dari pihak Polda bahwa Poso keamanannya tidak kondusif akhirnya berpengaruh kepada niat komisi III,” jelasnya.

Harits menilai tak ada gunanya rombongan Komisi III hanya berada di Palu, sedangkan TKP kejahatan Densus 88 berada di Poso. Hal inilah yang membuat warga dan tokoh masyarakat kecewa hingga tak mau mendatangi rombongan Komisi III di Palu.

“Buat apa di Palu? Sementara TKP kejahatan Densus itu di Poso. Wajar kalau warga dan tokoh masyarakat Poso tidak mau hadir di Palu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Harits melihat ada upaya sistemik untuk melemahkan Komisi III yang awalnya ingin melakukan investigasi ke Poso dan berniat membentuk Panja terkait kekerasan yang dilakukan aparat Densus 88.

“Tapi di balik ketidakseriusan Komisi III DPR ke Poso, saya melihat memang ada upaya sistemik untuk melemahkan Komisi III agar tidak berlanjut ke pembentukan Panja. Dan rakyat akan terus menyaksikan serius dan tidaknya wakil rakyat mengadvokasi kepentingan rakyat jelata yang terdzalimi,” bebernya.

Untuk itu, ia berharap masyarakat luas perlu memberikan tekanan untuk menyeret kejahatan Densus 88.

“Saya berharap perlu tekanan publik lebih luas untuk seret kejahatan Densus ini agar tuntas, tidak cukup hanya berharap kepada DPR yang kwalitasnya dan komitmennya memprihatinkan, apalagi merek mudah masuk angin,” tutupnya. [Ahmed Widad]