Alasan Keamanan, Aparat Kepolisian Diduga Halangi Komisi III ke Poso

POSO (voa-islam.com) - Tokoh masyarakat Poso, ustadz Adnan Arsal membenarkan jika Komisi III DPR RI telah membatalkan janjinya untuk melakukan kunjungan langsung ke TKP terkait video kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88 di Poso pada tahun 2007 lalu.

Komisi III secara sepihak membatalkan kunjungan karena Kapolda Sulteng enggan memberikan jaminan keamanan. Lalu para tokoh umat Islam di Poso diminta datang ke Palu. Namun hal ini amat menyulitkan, sebab Komisi III menyampaikan undangan secara mendadak.

“Kemarin yang dari komisi III DPRD menyampaikan bahwa Komisi III  tidak jadi masuk ke Poso, batal karena Kapolda tidak memberikan jaminan keamanan. Jadi kami bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang bisa memberikan informasi masalah pelanggaran HAM di Poso itu diundang semua ke Palu. Tapi mendadak baru di sampaikan, tidak mungkin kita koordinasi  malam-malam,” kata ustadz Adnan Arsal kepada voa-islam.com, Rabu (3/4/2013).

Selain mendadak, tokoh masyarakat Poso enggan datang memenuhi undangan Komisi III ke Palu karena tidak efektif, sebab seharusnya Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat yang langsung turun ke TKP di Poso.

“Kita tidak bersedia ke Palu karena tidak efektif, apa artinya Komisi III di Palu kalau mereka tidak melihat TKP? ya bilangnya mau ke Poso mau ke TKP, orang-orangnya masih adakah yang mau melihat peristiwa? ya kalau cuma di Palu saja itu nanti mereka hanya berasumsi, bicaranya bisa berandai-andai semua,” tegasnya.

Selain itu, ustadz Adnan Arsal juga membantah bahwa kondisi Poso tidak aman, sebab dalam waktu yang bersamaan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Eko Prasojo sempat datang ke Poso untuk melakukan peresmian Gedung Diklat ASN, pada 2 April 2013. Oleh sebab itu ustadz Adnan Arsal justru mempertanyakan sikap Kapolda Sulteng yang tak mau memberikan jaminan keamanan.

“Kemarin Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari pagi sampai sore itu di Poso memberikan pengarahan, peresmian gedung Pendayagunaan Aparatur Negara. Kalau kirim Wakil Menteri ke Poso itu si Menteri berarti menyatakan Poso itu aman, Bupati pun menyatakan Poso itu aman, tapi Kapolda menyatakan Poso tidak aman, ada apa ini?” tanyanya.

Saat ditanya, apakah ada indikasi upaya dari aparat Kepolisian yang menghalangi rombongan Komisi III DPR RI datang ke Poso, ustadz Adnan Arsal pun membenarkannya.

“Sepertinya ada berbau seperti itu, kalau saya melihat bahwa mereka tidak mau dikritisi. Dianggap saja Polisi itu lembaga super body yang tidak bisa tersentuh hukum karena mereka penegak hukum,” tandasnya.

Ia pun meminta agar proses penegakkan hukum khususnya terkait kasus kekerasan aparat di Poso tahun 2007 bisa diselesaikan.

“Jangan saja menghukum kasus teroris di Poso itu bersikap tajam, tetapi persoalan aparat penegak hukum tidak dilihat sebagai pelanggaran. Masa orang sudah menyerah ditembak.” pungkasnya. [Ahmed Widad]