Inilah Pandangan Mahasiswa tentang Partai Islam di Kampus UI Depok

JAKARTA (voa-islam.com) – Mahasiswa berpendapat, eksistensi partai politik yang berlabel Islam di Indonesia belakangan ini sudah mulai terlihat samar. Masyarakat pun sepertinya sudah tidak bisa lagi membedakan antara partai yang berhaluan nasionalis dengan partai yang berideologi Islam.

Demikian terungkap dalam Kajian Akbar “Partai Politik Islam, Solusi atau Masalah?”  yang berlangsung Rabu (15/5) sore di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok. Kajian yang digelar Fakultas Sastra FISIP UI itu menghadirkan narasumber: Prof. Dr. Yusril IhzaMahendra (Ketua Dewan Syuro PBB), Hermawan Eriadi, M.Si (DPP PKS, anggota Lemhanas RI), dan Firman Noor, Ph.D (Peneliti Kajian Politik LIPI Pusat dan dosen FISIP UI Depok).

Menurut mahasiswa, penyebab masyarakat sudah tidak bisa lagi membedakan antara partai yang berhaluan nasionalis dengan partai yang berideologi Islam adalah karena tidak terlihatnya pengaruh yang signifikan dari partai politik Islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, seperti korupsi, birokrasi yang bermasalah, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, degradasi moral dan sebagainya.

Hal tersebut mengakibatkan semakin hilangnya cultural capital partai politik Islam di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kasus-kasus yang belakangan ini terjadi di dalam tubuh partai politik Islam pun membuat social capital parpol Islam menurun.

Sebagai mahasiswa, mereka mempertanyakan, sejauhmana fungsi dan peran yang dijalankan oleh partai politik Islam untuk Indonesia. Apakah keberadaan Parpol Islam menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa serta tegaknya nilai Islam di Indonesia. Atau justru menjadi masalah ketika parpol Islam belum optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai partai politik berlabel Islam yang juga sebagai perwakilan masyarakat, khususnya umat Islam.

“Atau menjadi masalah ketika terjadi berbagai masalah dalam tubuh parpol Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan pandangan buruk masyarakat terhadap parpol Islam dan Islam secara umum?” tanya mahasiswa.

Kubu Islam Vs Nasionalis

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam kajian tersebut terkait Islam dan politik, diantaranya: Apakah politik dengan Islam sesuatu yang bisa disatukan.Apakah Islam menawarkan konsepsi negara atau tidak.

Inilah yang menjadi perdebatan sengit para founding father kita ketika itu. Tokoh yang berdebat mengenai Islam dan Politik, diantaranya adalah Soekarno dengan Mohammad Natsir. Dalam perdebatan itu, M Natsir mengatakan,  Islam dengan politik adalah sesuatu yang saling menyatu.

Natsir yang merupakan seorang modernis berpendapat, ajaran Islam itu bukan sekedera hubungan manusia dengan Sang khlaik (hablumminallah), tapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (habluminannas). Konsekuensi dari hablumminannas tersebut, sejatinya Islam mengatur urusan kehidupan manusia, termasuk politik.

Di sisi lain, seorang nasionalis Presiden Soekarno mengatakan, Islam dan politik adalah sesuatu yang tidak bisa disatukan. Kata Soekarno, Islam suatu hal yang privasi, hanya mengurusi individu-individu, tidak ada urusannya dengan negara, masyarakat, hukum dan sebagainya.

Terlepas dari itu semua, sejarah mencatat, ketika terjadiperdebatan untuk menentukan ideology bangsa: antara Islam atau pancasila, akhirnya ideologi Islam tersingkir, Pancasilan menjadi pilihan.

“Meski Pancasila sebagai idelogi banga perlu kita pertanyakan kembali. Dalam perjalanannya,  perdebatan ideology ini masih terus muncul, seperti adanya kubu Islam dan kubu nasionalis,” kata mahasiswa.

Saat ini, Parpol Islam bermasalah dengan terjerat kasus korupsi. Mahasiswa kembali mempertanyakan, jangan-jangan label Islam hanya untuk kepentingan pragmatis semata, atau sekedar meraih votegetter (dalam pemilu).

Yang menarik, seorang mahasiswi juga berpendapat, sesungguhnya tujuan dari politik Islam itu adalah upaya untuk mencapai tujuan rakyat sejahtera. Sedangkan kubu Islam maupun nasionalis saat ini sudah lupa dengan tujuan sebenarnya, yakni mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. [desastian]