Kaum Syiah Datangi DPR, MIUMI Lebih Dulu Nasihati Ketua DPR

JAKARTA (voa-islam.com) – Belum lama ini, Selasa (14/5), segelintir perwakilan warga Syiah, Sampang Madura, Jawa Timur, mendatangi DPR untuk memprotes sikap Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang berencana akan merelokasi  ratusan warga Syiah yang saat ini sedang berada di tempat pengungsian.

Di DPR, warga Syiah bersama kuasa hukumnya, Hertasning Ichlas, menemui Ketua DPR RI Marzuki Ali didampingi wakil dari Komisi III yang membidangi masalah hukum dan Komisi  VIII yang membidangi urusan agama.

Sebelum bertemu Marzuki Ali, beberapa ulama Syiah yang diklaim datang dari seluruh Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR guna memprotes pemerintah Kabupaten Sampang.

Keterlibatan ulama Syiah seluruh Indonesia ini, kata Hertasning, semakin intens sejak pemerintah Sampang menyatakan setuju atas rencana relokasi masyarakat Syiah dari Sampang. Persetujuan secara lisan disampaikan pada 7 Mei 2013 lalu seusai menerima ratusan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai warga Desa Bluuran dan Karanggayam.

Ulama Syiah se-Indonesia juga menuntut Pemerintah Kabupaten Sampang agar berpihak kepada korban yang selama ini telah berstatus pengungsi, tanpa melihat agama, aliran, golongan, atau ras mereka. Dikabarkan ada 168 pengungsi Syiah yang berada di GOR Sampang.  

Umar Shihab, Ketua Dewan Syuro Syiah Indonesia mengatakan, rencana Pemerintah Kabupaten Sampang ini adalah perbuatan yang mengancam eksistensi Syiah di Indonesia.“Kami ini warga negara Indonesia. Mengapa warga kami direlokasi, hanya karena memiliki kepercayaan yang berbeda? Apapun alasannya, kami menolak rencana relokasi itu”, katanya saat berorasi di depan Gedung DPR.

Umar Shihab yang juga salah satu Ketua MUI Pusat itu menilai, ada indikasi Pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan kelompok anti-Syiah untuk mengusir warga Syiah. Padahal, kata dia, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk merelokasi, karena warga Syiah sama sekali menolak rencana tersebut.

Aliansi Solidaritas Kasus Sampang mengaku sudah melalui rangkaian proses hukum, seperti mendatangi lembaga negara, upaya Judicial Review di MK, hingga dialog dan membuka diri untuk berunding. Namun pihak pemerintah, baik di tingkat nasional dan daerah (Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang)tak bergeming.  

Kaum Syiah sebagai kelompok minoritas merasa sangat terancam di bawah kepemimpinan Rezim SBY. Mereka menuntut DPR agar menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Jika itu tidak bisa dilakukan, komunitas Syiah Indonesia mengancam akan melakukan internasionalisasi atas kasus kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.

Pendapat Ketua DPR

Sementara itu Ketua DPR Marzuki Alie di depan warga Syiah mengatakan, ia berjanji akan memanggil Bupati Sampang, Gubernur Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur untuk membicarakan persoalan ini.“Kami akan menanyakan, apa dasar pertimbangan untuk relokasi”, katanya.

Ia menjelaskan, bila rencana relokasi yang ditawarkan pemerintah diterima, maka hal ini akan menjadi preseden buruk untuk kasus serupa pada waktu yang akan datang.“Saya kuatir, hal ini akan dilakukan di daerah lain di Indonesia. Bila ada minoritas dan mayoritas  yang berseberangan, maka minoritas dipaksa untuk relokasi. Akan jadi kacau, bila di seluruh Indonesia, terjadi seperti ini”, katanya.

Sebelum kaum Syiah mendatangi DPR, ribuan umat Islam (sunni), Selasa (7/5) siang, menggelar aksi unjuk rasa menolak pengungsi Syi’ah kembali ke Kabupaten Sampang, Massa yang berasal dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, serta Desa Blu’uran, Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang. Aksi berlangsung di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah itu.

Dalam orasinya korlap aksi meminta DPRD serta Bupati Sampang melarang Tajul Muluk beserta pengikutnya untuk kembali ke Sampang.“Kami meminta, pengikut Tajul Muluk untuk direlokasi keluar pulau Madura, karena dilhawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar,” teriak pengunjuk rasa.  

MIUMI Nasihati Marzuki Ali

Sebelum ulama Syiah menemui Marzuki Ali, para asatidz yang tergabung dalam Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) lebih dulu bersilaturahim denganKetua DPR (5/2/2013). Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir didampingi oleh Ust Fahmi Salim (wasekjen), Ust Fadzlan Garamatan, Ust Muhammad Zaitun Rasmin, MA, Ust Jeje Zaenuddin, MA, dan pengurus MIUMI lainnya.

Dalam kesempatan itu MIUMI menyampaikan aspirasinya kepada DPR dan pemerintah agar mematuhi dan mengindahkan fatwa ulama yang memiliki otoritas dalam menentukan kesesatan suatu aliran dalam agama Islam, dan fatwa-fatwa MUI lainnya untuk kemasalahatan bangsa.

MIUMI menyatakan dukungannya terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan aliran Syi’ah. Beberapa hasil penelitian dan kajian MIUMI telah dipublikasikan.

MIUMI juga menasihati Ketua DPR ihwal bahaya Syiah. Hal itu disampaikan, mengingat ada tokoh Demokrat yang berpaham Syiah. MIUMI meminta agar Marzuki Ali jangan percaya dengan taqiyyah orang Syiah di Demokrat. “Syiah itu bisa menjadi boomerang bagi NKRI. Bisa-bisa NKRI menjadi Pakistan,” kata Ust Muhammad Zaitun Rasmin. [desastian]