Purnawirawan Jenderal : SBY Lebih Jahat Dibanding Koruptor

Jakarta (voa-islam.com) Para purnawirawan jenderal sangat masygul melihat Presiden SBY, selama dua dekade memegang kekuasaan justru menyebabkan terjadinya kesengsaraan rakkyat secara luas.

Rakyat semakin sengsara dan tersisih dalam kehidupan secara keseluruhan. Di mana di era demokrasi ini, kaum kapitalis dan pemilik modal, sudah menguasai asset ekonomi Indonesia.

Dibagian lain, menurut para jenderal itu, amanah rakyat terus diingkari demi kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga nasib rakyat terombang-ambing tak menentu.

Begitulah sikap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini, seperti yang digambarkan oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Purnawirawan Letjend Suryadi.

"Mereka sering berdalih untuk kepentingan rakyat, nyatanya justru menyengsarakan rakyat," tegas Suryadi, dalam sambutannya saat acara peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5/2013)

Menurutnya, negara Indonesia sedang diguncang ketidakpastian. Kata dia, Negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan Indonesia sudah menjadi milik Demokrat sebagai partai penguasa. SBY menjadi ketua umum di partai itu.

"Negara ini sudah tidak tahu mau kemana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan," tegas Suryadi.

Makanya, kata Suryadi, TNI Angkatan Darat harus proaktif untuk mengkritisi pemerintahan yang sudah tidak jelas arah dan tujuannya. "Angkatan darat ini perlu dikompori. Negara sudah kacau balau," ujar Suryadi menegaskan.

Selanjutnya, menurut Letjen Kiki Syahnakri,  banyak kebijakan pemerintahan SBY yang tidak memberikan kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan (Presiden SBY) yang salah itu lebih jahat dari korupsi. Sebab, kebijakan yang salah itu implikasinya sangat luas bagi rakyat," kata Kiki kepada wartawan disela-sela peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani" di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/5/2013)

Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan di Karawang, Jawa Barat.

"Kebijakan menaikkan harga BBM itu salah besar. Harusnya ditertibkan kepada pencuri-pencuri BBM itu dulu," tegas Kiki.

Selain itu, pembangunan pelabuhan di Karawang justru akan berdampak luas bagi kehidupan rakyat, dimana saat ini rakyat terancam kenaikan pangan.

"Pembangunan pelaburan di Karawang itu implikasinya akan meluas ke rakyat secara luas. Padahal dunia terancam kenaikan pangan," tegas Kiki.

Selama dekade ini rakyat miskin semakin terus tergerus oleh kebijakan pemerintahan SBY yang nampak tidak pro-rakyat, dan lebih mengutamakan para pemillik modal, dan fihak asing yang sudah sangat menguasai asset milik bangsa Indonesia. af/hh/ilh.