PKS Jualan BBM Sekadar Memperbaiki Citranya Kepada Publik

Jakarta (voa-islam.com) Sesudah terpuruk  akibat dihantam badai dugaan korupsi daging sapi, PKS ingin menunjukkan sikap seakan membela kepentingan rakyat. Padahal PKS sudah dua periode dalam pemerintahan SBY, dan menjadi "stempel", tapi sekarang ini mencuri momentum dengan cara menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM.

Spanduk diberbagai penolakan dengan "PKS Menolak Kenaikan BBM" di pasang di sudut-sudut Jakarta. Apakah nanti PKS benar-benar akan  menolak kenaikan BBM? Ini belum bisa diipastikan. Sebab, posisi PKS akan menjadi sangat jelas ketika DPR melalui paripurna mengambil keputusan kenaikan BBM.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara bulat menolak penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tidak sekadar wacana di ruang parlemen, partai peserta koalisi ini juga menebar spanduk penolakan rencana pemerintahan SBY di sejumlah kota besar di Indonesia.

Penolakan penaikan harga BBM 2013 ini terbilang berbeda dengan rencana penaikan harga BBM sebelumnya. Kali ini, PKS cukup demonstratif ke public, menolak rencana penaikan harga BBM dengan menebar spanduk penolakan penaikan harga BBM yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan rencana penaikan harga BBM merupakan buah ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. “Kesalahannya karena pemerintah tidak mampu mengalokasikan secara kontinyu atas kekurangan bayar subsidi BBM," ujar Ecky dalam siaran pers yang diterima, Minggu (2/6/2013).

Posisi tegas PKS ini, jika merujuk ke belakang memang ada benang merah konsistensi sikap PKS. Seperti yang terjadi saat voting dalam sidang paripurna DPR pada tahun 2012 lalu terkait pengesahan RAPBN Perubahan 2012.

Saat itu, PKS menolak penambahan ayat 6a dalam RAPBN Perubahan 2012 dengan penambahan klausul harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 15 persen dalam rata-rata selama enam bulan. PKS satu-satunya partai koalisi yang tidak setuju penambahan ayat 6a dalam RAPBN Perubahan. Partai koalisi lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN dan PKB mendukung penambahan pasal tersebut.

Pasca-voting di parlemen, desakan agar PKS ditendang dari koalisi mengemuka. Partai Demokrat salah satunya partai yang paling getol mendesak agar PKS dikeluarkan dari barisan partai koalisi. Walaupun dalam kenyataannya, PKS hingga kini masih tetap berada di koalisi.

Bahkan, tak lama pasca-voting di parlemen, Presiden SBY di forum internal Partai Demokrat Minggu (1/4/2012) mengeluhkan sikap PKS yang bertentangan dengan partai koalisi. Meski SBY bersuara keras, nyatanya PKS tetap berada dalam koalisi.

Kali ini, PKS bedanya lebih demonstratif dan yakin dengan sikap politiknya dengan menolak rencana penaikan harga BBM yang saat ini tengah dibahas melalui mekansime APBN Perubahan 2013. Publik menanti sikap SBY sebagai pimpinan koalisi.

Sudah berapa kali PKS, terutama Presiden PKS Anis Matta, menyatakan keluar dari koalisi, tetapinya kenyataan PKS tetap demen dengan SBY, dan terus ngendon dalam koalisi. af/hh