SOLO (voa-islam.com) – Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) daerah Solo Raya juga menyerukan untuk merubah tata cara pengelolaan negara.
Menurut para mahasiswa Gema Pembebasan, sistem kapitalis, sekularis dan liberalis yang sekarang ini dipakai pemerintah Indonesia terbukti tidak bisa mensejahterakan rakyat. Maka mereka menuntut negara diatur dengan ideologi Islam yang berbasis sistem syari’ah dan Khilafah.
Kebijakan kenaikan dan pembatasan BBM bersubsidi adalah penyelewengan terhadap kemerdekaan Indonesia, karena menyerahkan harta negeri kepada penjajah asing.
...Sehingga jika mengacu pada hadits tersebut, negara hanya berhak mengelolanya dan haram menguasai, apalagi menjualnya kepada kafir penjajah asing.
Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk sungguh-sungguh berjuang mewujudkan kehidupan Islami di mana di dalamnya diterapkan syari’ah Islam di bawah naungan Khilafah...
Padahal sebagai salah satu negeri mayoritas berpenduduk muslim, semestinya yang digunakan adalah sabda Rasullah SAW, kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang dan api, (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al Baihaqi).
Hanya dalam naungan sistem syari’ah dan Khilafah saja, izzul Islam wal muslimin termasuk pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan dapat terwujud.
Tapi dalam sistem sekuler dengan penguasa tidak amanah seperti sekarang ini, umat Islam akan terus menerus berada dalam kesengsaraan karena di hisap tenaganya dan SDM-nya serta di hancurkan oleh negara kafir penjajah.
“Sehingga jika mengacu pada hadits tersebut, negara hanya berhak mengelolanya dan haram menguasai apalagi menjualnya kepada kafir penjajah asing. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk sungguh-sungguh berjuang mewujudkan kehidupan Islami di mana di dalamnya diterapkan syari’ah Islam di bawah naungan Khilafah,” kata Korlap aksi, Muhammad Eka Novianta.
Dalam aksi unjuk rasa aktivis Gema Pembebasan Solo Raya yang berlangsung di Bundaran Gladag Solo, Sabtu (15/6/2013) ini, mereka juga menyatakan jika liberalisasi migas oleh pemerintah yang "bermesraan" dengan kapitalis asing yang di lakukan di sektor hulu telah sedemikian parahnya.
...Pembatasan subsidi BBM secara jelas dan nyata akan semakin memperkokohkan liberalisme minyak dan gas (migas -red) di Indonesia. Bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tidak mampu...
Sektro hulu berupa penyerahaan tambang-tambang minyak kepada perusahaan perusahaan multi nasional seperti Total E dan P, Exxon Mobil, Chevron dan lain lain. Sekarang ini, sektor hulu pun ingin di liberalisasi dengan memuluskan langkah SPBU-SPBU asing untuk membabat pertamina yang notabene dimiliki oleh negara.
Disisi lain implikasi kebijakan ini terhadap rakyat sangat jelas pula. Meskipun pemerintah berkelit bahwa pencabutan subsidi di tujukan untuk mobil berplat hitam, namun secara nyata hal tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang barang lainnya, termasuk barang kebutuhan pokok rakyat. Dengan demikian maka kebijakan ini akan mendorong inflasi dan menghimpit beban hidup rakyat yang semakin terjepit.
“Pembatasan subsidi BBM secara jelas dan nyata akan semakin memperkokohkan liberalisme minyak dan gas (migas -red) di Indonesia. Bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tidak mampu,” tandasnya. [Khal-fah/ros]