Setelah APBN-P 2013 Disahkan, Kini Giliran RUU Ormas Mengancam Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com) – Tak lebih dari sebulan, DPR RI dan pemerintah kian membuat rakyat merasa tertekan dan sengsara. Hal ini terkait dengan disahkannya APBN-P 2013 oleh DPR RI pada Senin (17/6/2013) saat sidang paripurna, yang salah satu isinya yaitu untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rakyat akan sengsara karena dengan kenaikan BBM, tentu saja akan berimbas pada kenaikan seluruh sembilan bahan pokok (sembako) sebagaimana pengalaman yang terdahulu. Tambah tertekannya lagi, ketika kebutuhan lainnya seperti biaya sekolah juga akan mengikuti harga BBM yang sudah diperkirakan naik.

Kini, giliran Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas) RUU Ormas yang dipastikan akan dipakai pemerintah dan DPR untuk semakin mengancam dan menyengsarakan rakyat. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas menyatakan jika RUU Ormas dipastikan akan disahkan DPR saat sidang paripurna pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 mendatang.  

“Insya Allah, RUU Ormas akan dibawa ke rapat paripurna tanggal 25 Juni 2013,” kata Abdul Malik Haramain di Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta pada Kamis (20/6/2013).

Politisi PKB ini menjelaskan jika pembahasan RUU Ormas sudah disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI, kecuali fraksi PAN. Menurut Malik, fraksi Pan masih mempunyai beberapa catatan sebelum RUU Ormas tersebut disahkan.

“Rapat Pansus RUU Ormas kemarin mendengarkan pendapat akhir Panitia Kerja RUU Ormas dan mendengarkan pandang akhir masing-masing fraksi. Pansus bersepakat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI,” ucapnya.

“Fraksi PAN belum bersepakat karena ada catatan-catatan. Tapi kita berharap sebelum tanggal 25 Juni 2013, Fraksi PAN sudah setuju dibawa ke paripurna,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bersama, RUU Ormas memang banyak ditolak rakyat dan sejumlah ormas Islam, seperti Muhammadiyah, HTI, FPI dan lain-lainnya. Tak hanya dari unsur elemen Islam, LSM nasional pun menolak akan disahkannya RUU Ormas.

Mereka menilai RUU Ormas sebuah bentuk kegalauan SBY pasca tidak lagi jadi Presiden dan yang lebih mengerikan lagi, RUU Ormas ini bisa digunakan dan menjadi alat represif bagi penguasa untuk menekan rakyat dan kembalinya rezim Orde Baru. [Khal-fah/dbs]