Hak dan Aspirasi Masyarakat Jika Menolak dan Membubarkan Miss World

JAKARTA (voa-islam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menyalahkan masyarakat dimana pun berada yang menolak dan membubarkan diadakannya Miss World di Indonesia. Tentunya selama tidak dengan menggunakan kekerasan dan anarkis.

“Komitmen MUI Pusat hanyalah menyampaikan sikap penolakan terkait ajang Miss World.  Penolakan bukan hanya di Jakarta, tapi juga seluruh teritorial Indonesia, termasuk di Bali,” kata Ketua MUI bidang Internasional KH. Muhyidin Junaidi.

Ketika ditanya, bagaimana jika ada ancaman dari masyarakat yang menolak diadakan ajang seperti itu? “Itu aspirasi rakyat untuk  membubarkan kontes kecantikan tersebut. Tentu selama tidak menggunakan kekerasan, apalagi anakis,” tandas Muhyidin.

Ada selentingan kabar, MUI terbelah dua dalam menyikapi ajang Miss World. Menanggapi isu itu, MUI membantah keras. Sikap MUI itu satu, tidak ada yang terbelah. Kalaupun ada itu oknum anggota MUI daerah. Dalam Rapat Pleno tanggal 5 Agustus 2013, sikap MUI jelas,  menolak Miss World.  Juga tidak benar jika MUI dijadikan penasihat dalam ajang itu, seperti yang diminta oleh pihak MNC.

Kabarnya oknum MUI daerah itu adalah Syarif Rahmat (dari komisi fatwa MUI DKI Jakarta). “Sebetulnya pendapat itu tidak ada kaitannya dengan kontes kecantikan. Hanya saja ada potongan-potongan. Meski protes tidak disampaikan ke public, namun MUI pusat sudah protes kepada oknum anggota MUI yang bersangkutan.   

MUI sendiri tidak yakin, adanya jaminan bahwa ajang Miss World tidak ada sesi buka-bukaan di depan public. Perlu diketahui, di era Soeharto Miss Universe  ditolak dengan alasan yang sederhana, tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Seharusnya SBY punya sikap yang sama.

Ketika ditanya, apakah KPI bisa menegur RCTI, jika menyiarkan Miss World secara langsung? “Tentu saja bisa. RCTI bisa saja ditegur oleh KPI jika menyiarkan acara Miss World,” kata Sinanseri Encip, Ketua MUI bidang media dan komunikasi. [desastian]