Kamis, 29 Aug 2013
Sejumlah Kalangan Nilai Lapas Khusus ''Teroris'' Tak Dibutuhkan
JAKARTA (voa-islam.com) – Rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dikhususkan bagi para “teroris” dipertanyakan sejumlah kalangan, mengingat aksi terorisme di Indonesia belum terlalu tinggi.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan jika lapas khusus teroris hingga saat ini tidak dibutuhkan. Dengan adanya lapas tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa jumlah teroris itu banyak, padahal tidak.
“Kalau satu sadar bisa sadar semuanya di lapas khusus itu. Pertanyaannya, berapa banyak teroris di Indonesia sehingga butuh seperti itu? Kalau ada lapas teroris, berarti banyak teroris, tapi apa begitu di Indonesia?” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Justru dengan adanya lapas khusus teroris itu, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengindikasikan lemahnya peran negara dalam menghadapi terorisme.
...Pertanyaannya, berapa banyak teroris di Indonesia sehingga butuh seperti itu? Kalau ada lapas teroris, berarti banyak teroris, tapi apa begitu di Indonesia?...
“Ini juga menunjukkan negara lemah menghadapi mereka, sehingga perlu lapas khusus. Intinya jangan pendekatan proyek, bisa jadi objek itu barang. Kalau jadi objek bisa nggak ada harapan,” katanya.
Nasir juga mempertanyakan belum adanya konsep yang dikeluarkan untuk rencana ini. “Kita belum tahu konsepnya seperti apa. Tapi paling tidak bisa tahu dari cara dia mengelola lapas tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, sifat khusus suatu lapas berarti lebih ketat dari pada acuan dan aturan lapas lainnya. Belum munculnya konsep lapas khusus teroris ini dikhawatirkan akan bernasib sama seperti lapas narkotika.
“Yang penting diawasi yang baik. Sekarang, sebenarnya ada pengkhususan seperti narkotika tapi ternyata yang di dalam bisa mengatur narkotika di luar. Ada plus-minusnya,” pungkasnya.
...Ini juga menunjukkan negara lemah menghadapi mereka, sehingga perlu lapas khusus...
Sementara itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail menilai rencana pembuatan lapas khusus terorisme sendiri oleh Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT) dan Kemenkumham sebetulnya belum terlalu penting.
“Idenya bagus, tetapi secara pribadi saya belum lihat pentingnya itu. Karena lapas yang ada saja banyak masalahnya, kapasitas berlebih dan SDM terbatas, sehingga banyak kerusuhan,” kata Noor Huda, Selasa (27/8/2013).
Menurutnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Untuk itu, memantapkan sistem pembinaan jauh lebih penting dan perlu penanganan khusus agar para napi kembali diterima oleh masyarakat.
“Sekarang mau bikin kayak begini prosedurnya bagaimana? Kesiapan SDM masih dipertanyakan. Kalau bangunan fisik tahun depan mungkin selesai, tapi infrastrukturnya, orang-orang yang menangani kasus ini seperti apa?,” tanyanya.
...Yang penting diawasi yang baik. Sekarang, sebenarnya ada pengkhususan seperti narkotika tapi ternyata yang di dalam bisa mengatur narkotika di luar...
Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian ini mengatakan, pembangunan lapas khusus juga beresiko. “Selain itu, resiko lainnya kalau dijadikan satu adalah jadi peluang mereka untuk kembali melakukan,” ucapnya.
Seperti diberitakan www.voa-islam.com sebelumnya, dinilai gagal dalam menjalankan proyek deradikalisasi terhadap para mujahid yang dituduh melakukan aksi terorisme, BNPT berencana membangun penjara khusus para mujahid.
Rencananya, penjara yang khusus dihuni para mujahid yang dituduh teroris tersebut akan dibangun di Sentul, Jawa Barat. Pembangunan yang saat ini sudah 35 % itu diharapkan akan selesai pada Desember 2013 dan dapat dioperasikan awal tahun 2014.
...Idenya bagus, tetapi secara pribadi saya belum lihat pentingnya itu. Karena lapas yang ada saja banyak masalahnya...
Hal ini dikatakan Pelaksana Harian Dirjen PAS Kemenkumham, Bambang Krisbanu saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Senin (26/8/2013). “Narapidana teroris memiliki kebutuhan khusus dan kita belum punya lapas dengan kebutuhan tersebut,” katanya.
Namun, Sekretaris Utama BNPT Abdurrahman Kadir berkilah jika pembangunan yang dilakukan di Sentul Jawa Barat bukanlah lembaga permasyarakatan (LP) khusus terpidana kasus terorisme.
“Oh bukan, itu pusat pelatihan di Sentul. Suasana kondusif diperlukan karena nantinya ada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan deradikalisasi,” kilahnya usai rapat dengar pendapat Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2013). [Khal-fah/dbs]
BERITA TERKAIT:
