MUI Ingatkan Ahok Jangan Arogan, Bongkar Masjid Tanpa Musyawarah

JAKARTA (voa-islam.com) - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnain geram. Sang kiai menilai, tindakan pemerintah provinsi DKI Jakarta membongkar Masjid Baitul Arif di Jatinegara dinilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sebagai tindakan koboy. Seharusnya, Jokowi-Ahok bertanya dulu ke MUI dan minta nasihat tentang penghancuran masjid. Jangan bertindak arogan dan sok tahu urusan agama.

Menurut Tengku kepada wartawan, Pemda DKI sudah bertindak layaknya 'Koboy', karena bertindak sewenang-wenang membongkar Masjid Baitul Arif yang terletak di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemda DKI tidak pernah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan tokoh pemuka agama di situ sebelum akhirnya memutuskan akan membongkar masjid.

"Masjid adalah rumah Allah, rumah ibadah umat Islam. Ada aturan syariat yang berlaku di dalamnya. Tidak boleh bertindak seenaknya saja," ujar Tengku, Rabu (18/9).

Menurut dia, Pemda DKI dalam hal ini Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama sebagai pihak yang keras memerintahkan pembongkaran harus paham, shalat umat Islam tidak boleh terhenti.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan, tidak bisa menyuruh umat Islam mengungsi dalam hal beribadah ke masjid lain, karena alasan masjid akan dibongkar. "Ini tindakan keliru, melanggar syariat dan bisa dianggap melecehkan agama," ia menegaskan.

Karena itu MUI meminta pemerintah DKI Jakarta menyediakan masjid sementara pengganti Masjid Baitul Arif yang dibongkar karena alasan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Jatinegara itu.

Pihak Kampus Protes

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Az Zahra sempat membakar pagar depan proyek pembangunan rumah susun Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2013), kesal karena merasa terganggu oleh aktivitas pembangunan rusun itu. Mereka menuding pembangunan tersebut tidak memperhatikan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan terhadap bangunan kampus mereka yang berdiri di sebelah proyek itu. 

Menteri Dalam Kampus (Mendaka) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Azzahra, Ubaydilah mengatakan, tindakan mereka dilakukan secara spontan karena pengerjaan proyek tidak memperhatikan masalah lingkungan. Mahasiswa kesal karena aksi mereka tidak mendapat respons dari penanggung jawab proyek di lapangan. Kampus mereka yang berlokasi bersebelahan dan hanya dibatasi tembok itu kerap dihujani debu dari pengerjaan tersebut.

"Itu atas dasar inisiatif kita. Dampak lingkungan terkait pengerjaan proyek sangat terasa karena ngebul sekali debu itu berterbangan ke kampus," kata Ubaydilah saat ditemui wartawan di depan kampusnya, Selasa (25/9/2013).

Ia mengatakan, dampak lingkungan tersebut sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, hari ini mahasiswa melakukan aksi yang berujung pada pembakaran di depan pagar lokasi proyek. Upaya mediasi dan inisiatif oleh mahasiswa sudah dilakukan baik kepada kontraktor proyek sampai ke tingkat Wali Kota Jakarta Timur.

"Jadi Wali Kota Jaktim sendiri melimpahkan ke Pemprov DKI. Jadi waktu kita tanya, katanya langsung ke Pemprov DKI karena SPK (surat perintah kerja) dari sana," ujar Ubaydilah.

Selain masalah lingkungan, kebisingan juga kerap terjadi mana kala pengerjaan dilakukan saat mahasiswa tengah melakukan kegiatan belajar. Masalah lain, kata Ubaydilah, mengenai keberadaan masjid yang terancam dibongkar. Menurutnya, warga dan mahasiswa saat ini sudah tidak dapat menggunakan masjid di lokasi itu dan harus mencari tempat ibadah lebih jauh. 

"Di sini kan masjid memang punya pemerintah, tapi pengurus masjid menolak pembongkaran. Pengurus masjid keinginannya ada musyawarah, tapi belum dilakukan," katanya.

Para mahasiswa itu berencana mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan masalah tersebut. Ubaydilah mengatakan, kunjungan itu dilakukan dalam bentuk audiensi pada Jumat (27/9/2013) ini. [desastian]