Didanai APBN,Indonesia Bentuk Pasukan Penangkal Terorisme dari Militer

SURABAYA (voa-islam.com) - Deputi Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT), Hary Purwanto saat Pertemuan APEC 2013 di Surabaya mengatakan, Indonesia menargetkan mempunyai task force atau pasukan penangkal terorisme dari militer. Selama ini, hanya kepolisian yang memiliki detasemen khusus penanggulangan terorisme. Pembentukan satuan khusus itu akan didanai APBN.

"BNPT mencoba siapkan militer untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Ada satuan detasemen khusus di masing-masing kesatuan," kata Harry. Untuk itu perlu ada prosedur standar operasional yang dirumuskan melalui APEC ini. Termasuk juga mempersiapkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara.

Kendati tidak masuk dalam pembahasan CTTF APEC, Harry juga menyebutkan narkotic terrorism sebagai isu menarik. Terorisme jenis ini meliputi dua hal yaitu model Amerika Latin dan Asia atau Timur Tengah. Untuk Amerika Latin, kata Harry, terorisme biasanya digunakan oleh para kartel untuk menjalankan bisnisnya. Mereka menyerang alat-alat pemerintah sebagai pengambil kebijakan seperti hakim, polisi, dan jaksa.

"Biasanya antara teroris dan kartel ada jarak, tapi simbiosis mutualisme. Mereka menggunakan sumber tertutup," ujarnya. Sementara terorisme model Asia atau Timur Tengah umumnya berdasarkan ideologi. Karena kehabisan sumber dana, mereka pun menggunakan narkotika untuk mencari tambahan finansial. Peserta APEC menjadikan upaya pencegahan terorisme sejak dini sebagai prioritas.

Pertemuan APEC

Perlu menyegarkan ingatan kembali, sebelum APEC 2013 digelar di Bali, diadakan pertemuan Senior Officers Meeting (SOM) II APEC 2013, beberapa bulan lalu, (7/4) di Surabaya. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkait masalah ekonomi hingga upaya penanggulangan terorisme untuk melindungi perekonomian negara-negara anggota APEC.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 2000 delegasi asal 21 negara se-Asia Pasifik itu menginginkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan serta kemampuan yang sama dalam hal pencegahan terorisme.

Pembukaan pertemuan  membahas mengenai Counter-Terrorism Task Force (CTTF) atau Satuan Tugas Kontra-Terorisme yang memiliki pengaruh dalam perkembangan ekonomi negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Ketua Satuan Tugas Kontra Terorisme APEC Harry Purwanto mengatakan, pertemuan APEC difokuskan pada pembahasan penanganan terorisme beserta strategi ekonomi jangka panjang.

“Kita membahas kerja dari Task Force Counter-Terrorism sini, mulai dari evaluasi dari sumber daya independen, bagaimana cara kerja kita selama ini, apa yang masih potensial untuk ditingkatkan, apa pekerjaan lain yang harus dilakukan. Kita juga menggagas perencanaan strategis untuk 2013 sampai 2017. Kita merencanakan apa yang kita lakukan dalam jangka lima tahun ini,” ujar Harry.

Harry mengungkapkan, seluruh anggota APEC sepakat untuk saling meningkatkan kemampuan menjaga kawasan Asia Pasifik dari ancaman terorisme. “Semua kawasan itu rawan terhadap terorisme, bahkan kita semua negara di kawasan ini juga sudah menyadari bahwa tidak ada satu negara yang luput dari ancaman. Makanya kita harus bekerja sama, kita harus saling meningkatkan kemampuan,” ujar Harry, yang juga Deputi Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT).

Ketika itu, tiga negara absen di hari pertama forum dialog Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013. Mereka yang tak hadir adalah delegasi dari Cina, Thailand, dan Hongkong. Dengan demikian, hanya 18 negara dengan jumlah delegasi 939 orang yang hadir dalam pertemuan membahas isu Counter Terrorism Task Force. Ketiga negara itu tidak menyertakan alasan ketidakhadiran mereka.

Nampaknya militer mulai ikut-ikutan dalam memburu dollar dan cari muka dunia internasional, terlalu. KORUPSI lebih banyak pelakunya dari partai yang berkuasa di pemerintahan, namun KPK serasa dijadikan alat kekuasaan untuk menjegal lawan politik Presiden. [desastian/Ant/dbs]