9 Ribu Umat Islam Minangkabau Tolak Kristenisasi Lippo & Siloam

Tolak... Tolak Siloam,… Tolak Siloam sekarang juga.. cabut... cabut izinnya.... cabut izinnya sekarang juga.... kalau tidak di cabut. Kami yang cabut.....!!. Begitulah isi yel-yel yang di nyanyikan  ribuan pendemo di sepanjang jalan sampai di Kantor DPRD Padang, Kamis (28/11).

Padang (voa-islam.com) Ribuan umat Islam Kota Padang dan dari berbagai kota/kabupaten di Suma­tera Barat seperti Bukittinggi, Solok, Agam, Padang Panjang, payakumbuh, pasaman, pariaman, bahkan ada perwakilan dari perantau minang seperti Australia, Bandung, Jakarta, Pekanbaru turut hadir dalam aksi damai mendatangi Kantor DPRD Kota Pa­dang untuk berunjuk rasa.

Mereka mendesak DPRD Kota Padang dan Pemko Pa­dang mencabut izin inves­tasi dan pem­bangunan Lippo Superblock yang di dalamnya akan di bangun Mall, RS. Silloam, sekolah bahkan sampai perguruan Tinggi Kristen.

Para pendemo yang berkumpul di Masjid Nurul Iman Padang berasal dari berbagai Ormas seperti MUI Sumbar, An Nadwah (An sharu Dakwah), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM),  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) , Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI), Majelis Mujahidin(MMI).

Dalam kalangan lembaga pendidikan juga ada dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP, IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pasia Jakarta (IKPJ),  dan lain sebagainya.  Massa terdiri dari kalangan muda dan tua. Di antara mereka juga terlihat  para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat, seperti Pesantren Islam Haji Miskin (PPIHM).

Jumlah massa diperkirakan sekitar sembilan ribu orang yang berjalan kaki (long march) dari pelataran masjid Nurul Iman menuju gedung DPRD Padang dimulai jam 9 pagi. Massa dilepas dengan doa bersama setelah tausyiah dari Buya Gusrizal Gazahar MA dan Himabauan dari kapolresta Padang. Demo yang dikawal 1.500 polisi itu, berjalan aman dan lancar.

Pendemo Difitnah Telah Dibayar

Sementara itu, di saat sedang asyik berdialog tiba-tiba saja Ketua Forum Masyarakat Minang Menolak Siloam Masfar Rasyid menerima SMS yang isinya menfitnah kalau massa pendemo dibayar oleh pengusaha Minang, H Basrizal Koto. Pendemo pun dituding umumnya adaalah pengangguran dan mau berdemo karena diberi nasi bungkus, uang tranportasi dan uang saku.

“Saya baru saja terima SMS dari Prof Dr Chatlinas Said. Isinya menfitnah para pengunjuk  rasa. Menurut Prof Chatlinas SMS itu dikirim ke ponsel beliau oleh Walikota Padang Fauzi Bahar,” kata Masfar membacakan isi SMS itu di depan forum.

Terkait dengan SMS tersebut Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa Gusrizal Gazahar menga­takan, sebanyak 10 ribu orang yang berunjuk rasa ini, tidak satupun menerima bayaran.

“Demi Allah, kami tidak menerima bayaran sedikitpun dari yang namanya Basko. Kalau, mau tahu anggaran kami lihat saja di Google tepatnya di Forum Ormas Islam di sana tertera jumlah anggaran yang kami miliki untuk berdemo, termasuk jumlah anggota dan lainnya, lengkap semua di sana,” tegasnya.

Dan, ia tidak akan membalas SMS yang diduga atas nama Walikota Padang Fauzi Bahar itu. Kalau ia balas, berarti sama bodohnya dengan orang yang meng-SMS itu.

“Yang jelas, kami akan datangi semua anggota dewan ke rumah pribadinya, sampai keluarnya keputusan penolakkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, ketika dihubungi handphonnya tidak aktif. Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar dihubungi berkali-kali, ponselnya aktif, tapi tidak diangkat.

Ketua DPRD Padang dan para anggotanya ‘Hengkang’

Tepat pada pukul 12.00 WIB, para pendemo ditemui oleh tiga anggota DPRD Kota Padang. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, Muharlion dan Mardison. Ketiga anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKS yang sebelumnya tidak menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan terhadap investasi Lippo Superblock. Sejumlah pimpinan Ormas Islam pun melakukan pertemuan tertutup dengan tiga anggota DPRD Kota Padang tersebut.

Para pimpinan Ormas Islam pun bertanya, perihal keberadaan Ketua DPRD Kota Padang Zul­herman yang pada Pemilu 2014 nanti mencalonkan menjadi anggota DPD RI Dapil Sumbar. Menurut pendemo, Zulherman yang berasal dari Partai Demokrat itu mestinya hadir menerima para pimpinan Ormas Islam  yang menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan investasi Lippo Group. “Mana Zulherman? Kok tidak ada. Padahal dia kan tahu hari ini akan datang ribuan massa umat Islam yang menolak investasi RS Siloam dan Lippo Superblock,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Menolak Investasi  RS Siloam.

Perwakilan dari mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Kota Padang Zulherman diha­dirkan. “Jika perlu ditelepon. Kan, zaman sudah canggih bisa diketahui dimana dia berada.  Selain itu, ia bisa menyatakan keputusan terhadap aksi yang telah kami rencanakan cukup lama ini,” kata Edi Syafri, perwakilan mahasiswa.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, dia sudah berupaya menghubungi Ketua DPRD Padang Zulherman. Bahkan mengatakan bahwa masyarakat merindukan bertemu dengannya untuk menyampaikan aspirasi.

“Namun, sampai kini beliau tidak hadir juga. Jadi, yang jadi pimpinan saat ini adalah saya,” kata Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini.

Jadi, untuk sementara akan ia akomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ormas Islam,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Padang Budiman di hadapan massa demonstran, menyatakan sepakat mencabut izin Pembangunan Superblok Lippo Group yang di dalamnya akan ada RS Siloam, Sekolah Pelita Harapan, mall serta Hotel Aryaduta.

“Kami secara pribadi dan mewakili DPRD Kota Padang menyatakan siap mencabut izin pendirian Super Blok Lippo Group. Dan kami akan mendesak pim­pinan DPRD lainnya untuk mengadakan rapat paripurna mencabut rekomendasi pemba­ngunan Superblock Lippo Group,“ katanya di hadapan ribuan massa.

Sementara itu, Buya Gusrizal Gazahar, yang mewakili MUI Sumbar dan Ormas Islam menyatakan pihaknya menilai rekomendasi dan perizinan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock merupakan peng­khianatan bagi ulama sebagai pemimpin umat. Untuk itu, pihaknya menyerukan agar ulama tak hanya di mimbar, tapi juga berada di tengah umat untuk menyelamatkan generasi mendatang.

DPRD Diberi Deadline Seminggu

“Kita memberi tenggat waktu seminggu. Jika rekomendasi tidak dicabut, ma­ka puluhan ribu massa dari berbagai daerah Sum­bar akan mengepung dan menduduki Gadung DPRD Kota Padang. Karena lembaga legislatif ini tidak lagi mendengarkan nasihat dari ulama sebagai pemimpin umat. Lagipula aktivis mahasiswa dan ormas Islam tahu dimana alamat rumah anggota dewan terhormat tersebut. Kita akan mengawalnya sampai mereka mencabut reko­mendasi,” kata Gusrizal Gazahar yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa.

Menurut Ustadz Gusrizal, Ormas Islam dan seluruh massa penolak RS Siloam tidak bisa membiarkan pengkhianatan dari DPRD dan Pemko Padang. Jangan tunggu kemarahan umat semakin parah. “Karena umara di DPRD Kota Padang menuruti hawa nafsunya, karena tidak memperhatikan nasihat ulama,” katanya.

“Saya sudah lelah dengan sikap DPRD Padang. Sudah diketahui misi dari Siloam adalah mengkristenisasikan tapi masih juga direkomendasikan,” katanya.

Dan, jika dalam minggu ini tidak juga dicabut rekomenasi investasi Siloam maka akan datang 20 ribu aksi unjuk rasa yang lebih besar bahkan sampai ke rumah pribadi mereka.

“DPRD jangan coba-coba, menyulut api. Karena akan terbakar nantinya. Yang tidak mungkin di Ranah Minang ini akan menjadi mungkin. Karena, memperjuangkan aqidah maka masyarakat Minang rela berdarah-darah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Minang yang menga­tasnamakan penolakkan investasi Siloam Masfar Rasyid  menga­takan, DPRD hendaknya benar-benar jujur terhadap persoalan ini, dan kami merasa kecewa dengan DPRD yang telah mere­komendasikan investasi Siloam.

“Sejak awal bertemu DPRD, janji tidak pernah ditepati, dan amanah tidak pernah dipegang. Kalau manusia kata-katanya yang dipegang, tapi kalau binatang tali yang dipegang. Jadi, pikir-pikirlah dewan yang mana,” katanya.

“Apakah DPRD tidak punya hati nurani, dan jika DPRD tidak segera membatalkan dalam bentuk sidang paripurna. Maka, akan datang dua kali lipat demonstrasi untuk menolak dan tidak hanya Gedung DPRD saja tapi ke rumah pribadi dewan itu sendiri,” katanya.

Menurut Masfar, Umat Islam te­lah dilecehkan oleh DPRD Kota Pa­dang. Seluruh pimpinan dan ang­gota DPRD Padang telah tahu bah­wa akan ada ribuan umat Is­lam akan menyampaikan as­pirasinya berupa penolakan ter­hadap investasi RS Siloam dan Lip­po Group, tapi ternyata ma­yoritas dari pimpinan dan anggota dewan itu lebih memilih kabur, meninggalkan gedung dewan.

Setelah menyampaikan aspira­sinya secara terbuka dan secara tertulis ke DPRD Kota Padang, selanjutnya pukul 13.00 WIB ribuan pendemo berbalik lagi ke Masjid Nurul Iman untuk menu­naikan shalat Zuhur berja­maah.

Hingga berita ini diturunkan, pencabutan rekomendasi kelan­jutan Superblock Lippo group baru ditandatangani tiga orang anggota DPRD Padang. Mereka berasal dari fraksi PKS yaitu, Budiman, Mardison, dan Muharlion. [Dimas/izzis FM/muhammad/voa-islam.com]